Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional atau PEN baru mencapai 58,3 persen menjelang akhir Oktober 2021. Namun, Kementerian Keuangan menyebut hal itu sesuai rencana atau on track.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers evaluasi program PEN dan optimalisasi anggaran PEN 2021, Selasa (26/10/2021). Pemerintah menyampaikan perkembangan terkini mengenai pandemi Covid-19 dan pemulihan perekonomian.
Suahasil menjabarkan bahwa hingga Jumat (22/10/2021), anggaran PEN yang telah terealisasi mencapai Rp433,91 triliun. Jumlah itu baru mencakup 58,3 persen dari pagu anggaran Rp744,77 triliun.
Menurutnya, realisasi itu tertahan oleh sejumlah belanja yang tertunda karena adanya lonjakan kasus Covid-19 varian delta, khususnya pada Juli 2021. Hal tersebut menyebabkan tagihan sejumlah belanja masih berjalan, tetapi pemerintah akan menyelesaikan realisasi anggaran hingga tuntas.
"Dari beberapa anggaran tahun lalu, seperti insentif tenaga kesehatan 2020 diselesaikan pada 2021. Beberapa mesti kita selesaikan bersamaan [akibat terkendala penyebaran varian delta]. Kami yakin ini bisa diselesaikan," ujar Suahasil pada Selasa (26/10/2021).
Menurutnya, saat laju penularan kasus melambat pemerintah melakukan percepatan sejumlah program prioritas, yakni sejak Agustus 2021. Hal tersebut membuat Suahasil yakin bahwa realisasi anggaran masih sesuai target pemerintah.
Baca Juga
"Menurut kami ini [realisasi anggaran] on track," ujar Suahasil.
Capaian pekan lalu tersebut membuat pemerintah harus merealisasikan sekitar 41 persen anggaran PEN hanya dalam dua bulan. Jika dilihat secara sektoral, empat dari lima sektor program PEN masih mencatatkan realisasi yang minim, dengan program dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki realisasi terendah.
Pemerintah tercatat baru menggunakan Rp116,82 trilun anggaran PEN untuk program kesehatan, yakni baru 54,3 persen dari pagu Rp214,96 triliun. Padahal, anggaran ini sangat vital dalam hal penanganan pandemi Covid-19, seperti untuk pembayaran biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, pengadaan vaksin Covid-19, hingga bantuan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Realisasi program perlindungan sosial tercatat baru Rp125,1 triliun atau 67 persen dari pagu Rp186,6 triliun. Program ini di antaranya mencakup pemberian bantuan subsidi tunai, bantuan sembako, kartu prakerja, subsidi listrik, hingga bantuan beras dan sembilan bahan pokok (sembako).
Program prioritas pemerintah pun baru terealisasi Rp68,07 triliun atau 57,7 persen dari pagu Rp117,94 triliun. Program ini di antaranya mencakup dukungan padat karya kementerian/lembaga, pengembangan pariwisata, program ketahanan pangan, hingga pemutakhiran Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) yang menjadi basis data pemberian bantuan kepada masyarakat.
Program dukungan UMKM dan korporasi mencatatkan realisasi terendah dari semua program PEN, yakni baru Rp63,2 triliun atau 38,9 persen dari pagu Rp162,4 triliun. Padahal program ini mencakup berbagai bantuan bagi pelaku usaha dari dampak pandemi Covid-19, seperti subsidi bunga KUR, bantuan PKL, hingga bantuan pelaku usaha mikro.
Realisasi terbesar terjadi di program insentif usaha, yang mencapai Rp60,73 triliun atau 96,7 persen dari pagu senilai Rp62,83 triliun.
Menurut Suahasil, tingginya realisasi anggaran insentif usaha menunjukkan kegiatan ekonoi yang berjalan baik sehingga para pelaku usaha mengajukan berbagai insentif pajak.
"Kita bersyukur pemanfaatan insentif ini tinggi, mungkin melebihi pagunya. Akan lebih tinggi dari [pagu di program] PEN, tetapi akan menjadi manfaat bagi masyarakat atau dunia usaha," ujar Suahasil.
