Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan minimnya anggaran negara membuat pemenuhan target kemantapan jalan pada 2024 sulit dicapai.
Pendanaan dari skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) pun dinilai belum akan memenuhi anggaran tersebut.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan bahwa backlog anggaran membuat ruang gerak pihaknya terbatas dalam memenuhi target kondisi jalan pada 2024 di level 97 persen.
Sementara itu, lanjutnya, skema KPBU pun belum dapat digunakan untuk mencapai target tersebut.
“Untuk KPBU, itu ada ruang fiskalnya, karena kami harus mengembalikan [investasi badan usaha]. Negara harus ada selling-nya [agar badan usaha tertarik ikut KPBU proyek jalan nasional],” katanya di Jakarta, Jumat (15/11/2021).
Hedy mendata pihaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp142,7 triliun untuk mencapai target 2024. Dengan kata lain, anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target kondisi jalan hampir setara dengan anggaran seluruh kementerian pada tahun ini.
Baca Juga
Kondisi jalan nasional pada awal 2021 mencapai 91,27 persen dengan kondisi mantap yang merupakan gabungan antara kondisi baik dan sedang.
Kondisi jalan baik pada awal 2021 mencapai 19.023 kilometer atau 40,46 persen dari total panjang jalan nasional. Sementara itu, kondisi jalan sedang ada di kisaran 23.884 kilometer atau 50,8 persen.
Alhasil, jalan nasional dengan kondisi tidak mantap tersisa 8,73 persen dari total panjang jalan nasional 4.104 kilometer. Secara rinci, jalan tidak mantap terdiri dari kondisi rusak ringan sepanjang 2.708 kilometer, dan kondisi rusak berat sepanjang 1.396 kilometer.
Di samping itu, sepanjang 36.703,11 kilometer masih memiliki lebar jalan di bawah standar 7 meter. Selain itu, sepanjang 420 kilometer masih belum diaspal atau jalan dengan tipe perkerasan tanah.
Pada akhir 2021, pemerintah menargetkan jalan nasional dengan kondisi mantap dapat naik ke level 92 persen. Namun demikian, Kementerian PUPR meramalkan jalan dengan kondisi mantap dapat berada di posisi 92,3 persen di tahun ini.
“Tahun ini target 92 persen tercapai. Kami target di akhir 2024 [sekitar] 98 persen, itu yang kemungkinan berat tercapai, karena ada backlog anggaran,” ucapnya.
Sebelumnya, Hedy menargetkan target kemantapan jalan pada akhir 2022 dapat berada di posisi 93,78 persen. Target tersebut terbilang kecil lantaran panjang jalan nasional dinilai akan bertambah setiap tahun hingga 2024.
Saat ini, panjang jalan nasional mencapai 47.017 kilometer atau sekitar 8,71 persen dari total jaringan jalan nasional.
Angka tersebut diprediksi naik menjadi 47,836,36 kilometer pada 2024 karena perubahan jalan nonstatus menjadi jalan nasional sepanjang 1.530 kilometer, dan perubahan jalan nasional menjadi jalan daerah sekitar 967,86 kilometer.
Dengan demikian, Hedy menyatakan bahwa pihaknya juga membutuhkan anggaran hingga Rp77,4 triliun untuk mengembangkan jaringan jalan nasional baru.
Dengan kata lain, dana yang dibutuhkan untuk mencapai target kondisi jalan 2024 mencapai Rp220,1 triliun, atau lebih dari lima kali lipat anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada tahun depan.
“Semoga ekonomi [nasional] membaik, [dengan demikian] tentu anggaran akan membaik. Backlog ini kan trade-off saja di eksekusi. Kalau anggaran ada, target pasti tercapai,” ujarnya.
