Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menyesuaikan target pembangunan jalan nasional yang seharusnya dicapai pada 2024. Faktor utama penyesuaian tersebut dinilai berasal dari mismatch antara sumber pendanaan dan biaya konstruksi.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan bahwa target konstruksi jalan nasional nantinya akan bersifat dinamis.
Menurutnya, penyesuaian target akan mengikuti ketersediaan sumber daya dan perkembangan situasi.
"Keseluruhan target rencana strategis dievaluasi dan disesuaikan sejalan dengan perkembangan situasi kondisi kemampuan pembiayaan negara," katanya kepada Bisnis, Selasa (8/6/2021).
Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR memiliki dua target utama pada 2024, yakni pengoperasian jalan tol sepanjang 4.630,25 kilometer dan persentase kemantapan jalan nasional di level 97 persen.
Adapun, realisasi pengoperasian jalan tol hingga awal 2021 baru mencapai 2.342,42 kilometer, sedangkan persentase kemantapan jalan nasional berada di posisi 91,27 persen atau sepanjang 47.017 kilometer.
Hedy sebelumnya mencatat ada tiga tantangan yang harus dihadapi dalam konstruksi jalan tol pada 2021 yang bermuara pada pendanaan proyek-proyek jalan tol.
Menurutnya, biaya dan dana yang tersedia setelah penajaman proyek jalan tol untuk 2021 tidak sebanding.
"Kami lihat dengan budget constraint baik dari segi tanah dan dukungan konstruksi, ini bukan hal yang mudah [untuk mencapai target 2024] karena kami membutuhkan biaya," ujarnya.
Pihaknya membutuhkan biaya pembebasan tanah untuk proyek jalan tol sampai 2024 senilai Rp55,25 triliun. Selain itu, Hendy menyampaikan pihaknya membutuhkan dana hingga Rp171,8 triliun sebagai jasa konstruksi jalan tol selama 4 tahun ke depan.
Di samping itu, saat ini ada jalan tidak mantap sepanjang 4.104 kilometer dan 1.396 kilometer yang terbilang rusak berat. Sementara itu, ada 36.703,11 kilometer yang masih belum memenuhi lebar standar 7 meter.
Hedy menyimpulkan untuk mencapai target persentase kemantapan jalan nasional di level 97 persen dibutuhkan biaya sekitar Rp142,7 triliun, sedangkan pengembangan jaringan jalan nasional baru hingga Rp77,4 triliun.
Dengan kata lain, dana yang dibutuhkan untuk mencapai target infrastruktur konektivitas darat pada 2024 mencapai Rp447,1 triliun.
