Bisnis.com, JAKARTA – Penduduk yang tinggal di perkotaan diproyeksikan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 70 persen pada 2045.
Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/ Bappenas Tri Dewi Virgiyanti mengatakan perkotaan merupakan mesin pertumbuhan ekonomi terbesar. Saat ini, jumlah penduduk di Indonesia sudah mencapai 50 lebih lebih yang tinggal di perkotaan.
"Kita bukan negara agraris lagi tetapi negara urban karena sudah lebih 50 persen tinggal di kota," ujarnya dalam Indonesia Housing Forum, Kamis (14/10/2021).
Menurutnya, tren penduduk yang tinggal di perkotaan diproyeksikan akan terus meningkat mencapai 70 persen pada 2045, sedangkan penduduk di perdesaan akan terus menurun di level 30 persen.
"Bahkan Jawa diperkirakan 90 persen penduduk tinggal di perkotaan nantinya, saat ini sudah sekitar 70 persen sehingga memang perumahan dan permukiman perlu dipikirkan. Memang kalau Sulawesi masih didominasi tinggal di perdesaan. Namun seperti Kalimantan didominasi penduduk yang tinggal di kota," katanya.
Meskipun banyak yang tinggal di perkotaan, tetapi peningkatan penduduk di perkotaan setiap 1 persen hanya mampu meningkatkan 1,4 persen PDB per kapita. Angka ini relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan kawasan Asia Timur dan Pasifik yang mencapai 2,7 persen PDB.
Baca Juga
Hal ini dikarenakan produktivitas penduduk terhambat dengan terjadinya kemacetan lalu lintas, polusi dan kerusakan lingkungan, kurangnya cakupan layanan dasar, perumahan tidak terjangkau, dan permukiman yang padat.
"Misalnya tinggal di Depok bekerja di Jakarta dimana waktu tempuh untuk perjalanan pulang pergi mencapai 4 jam yang dihabiskan di perjalanan. Waktu 4 jam ini dapat digunakan untuk hal produktivitas yang lain. Ini sehingga daya ungkit negara kita tidak sebaik dengan negara lain," ucapnya.
Virgi menuturkan untuk kondisi perumahan di perkotaan, rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni sebesar 36,76 persen. Lalu rumah tangga perkotaan yang tinggal di wilayah overcrowded sebesar 9,24 persen.
Kemudian, rumah tangga perkotaan yang sama sekali tidak memiliki rumah sebesar 24,52 persen dan rumah tangga yang memiliki sanitasi tak layak sebesar 16,34 persen.
"1 dari 5 penduduk di perkotaan tinggal di wilayah kumuh. Urban sprawl akibat pertumbuhan perumahan tanpa arah," tuturnya.
Dia memaparkan terdapat 10 kota metropolitan yang memiliki permukiman kumuh. Kesepuluh kota itu yakni Palembang, Bandung, Makassar, Jakarta, Semarang, Banjarmasin, Medan, Manado, Surabaya, dan Denpasar.
Upaya yang dilakukan untuk mengurangi permukiman kumuh yakni dengan melakukan peremajaan 10 kota metropolitan tersebut dan membangun 1 juta unit public housing yang terdiri 500.000 rusunawa dan 500.000 rusunami.
"Public housing merupakan rumah yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah sebagai pilihan unit yang layak dan terjangkau dengan lokasi strategis di perkotaan. Adapun lokasi rusun tersebut berada di lahan pemerintah baik BUMD dan BUMN dan juga pengembangannya dengan pendekatan TOD," ujarnya.
Saat ini, rumah subsidi untuk MBR berada jauh dari pusat kota, bahkan di pelosok wilayah, sehingga memang sangat berdampak pada tingginya biaya transportasi MBR.
