Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PUPR Tunggu Audit Biaya Konstruksi Fasilitas Penanganan Covid-19

Kementerian PUPR sedang menunggu audit biaya konstruksi fasilitas penanganan pasien Covid-19 yang disediakan BPKP.
Ilustrasi. Tenaga medis berkomunikasi menggunakan walkie-talkie saat merawat pasien positif Covid-19 di ruang isolasi Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, Rabu (13/5/2020)./Antara
Ilustrasi. Tenaga medis berkomunikasi menggunakan walkie-talkie saat merawat pasien positif Covid-19 di ruang isolasi Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, Rabu (13/5/2020)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan sedang mengaudit biaya konstruksi fasilitas penanganan pasien Covid-19. Fasilitas yang dimaksud adalah gedung isolasi terpusat (Isoter) untuk pasien bergejala ringan dan penambahan kapasitas ICU, NICU, maupun HCU untuk pasien bergejala sedang hingga berat.

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Bobby Ali Azhar mengatakan setiap fasilitas yang telah dan sedang dibangun pemerintah memiliki spesifikasi yang berbeda. Namun demikian, sebagian besar biaya konstruksi telah dicatat dan sedang melalui proses verifikasi.

"Pembiayaanya dalam proses audit, belum semua provinsi keluar [hasil auditnya]. Kami masih menunggu [hasil audit] pembiayaan yang disediakan BPKP [Badan Pengawas Keuangan dan Pembanguan]," katanya, Kamis (14/11/2021).

Sejak medio 2021, pemerintah telah menambah 9.240 unit tempat tidur (bed) penanganan pasien Covid-19 di 12 provinsi. Kesembilan provinsi tersebut adalah Jakarta, Bandung, D.I. Yogyakarta, Semarang, Solo Raya, Surabaya, Bali, Medan, Nusa Tenggara TImur, Gorontalo, Papua dan Lampung.

Secara rinci, pemerintah telah menambah 2.863 tempat tidur ICU yang tersebar di 23 rumah sakit dan rumah sakit darurat Covid-19 (RDC). Selain itu, pemerintah juga telah membangun 17 fasilitas Isoter berkapasitas 6.359 tempat tidur isolasi.

Bobby menyampaikan saat ini pihaknya masih membangun tujuh lokasi penambahan kapasitas penangan pasien Covid-19 yang tersebar di Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Alhasil, pencatatan biaya konstruksi dari ketiga provinsi itu belum rampung.

Bobby berujar pihaknya belum dapat mengestimasi biaya proyek penambahan kapasitas penanganan pasien Covid-19. Pasalnya, setiap lokasi memiliki kapasitas pekerjaan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing tempat.

Di sisi lain, Bobby berujar pembangunan RSD Covid-19 merupakan penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan. Bobby mengatakan penurunan angka penyebaran Covid-19 membuat penugasan proyek RSD Covid-19 tidak diberikan pada 3 bulan terakhir 2021.

"Tidak ada tambahan [RSD Covid-19] lagi [pada kuartal IV/2021] karena saat ini sudah menurun [tingkat penyebaran] Covid-19. Jadi, kami tidak ada tambahan lagi untuk RSD Covid-19 atau [fasilitas] Isoter," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andi M. Arief
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper