Bisnis.com, JAKARTA - Komisi XI DPR RI menyoroti penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yang dinilai belum optimal. Pasalnya, mendekati kuartal IV/2021, masih ada sisa anggaran sekitar Rp340 triliun dari pagu anggaran Rp744,77 triliun, yang masih dalam proses penyerapan.
Hingga 24 September 2021, pemerintah mencatat realisasi anggaran PEN mencapai Rp404,70 triliun atau 54,3 persen dari pagu Rp744,77 triliun.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai bahwa pemerintah perlu mencari solusi terkait dengan hal tersebut. Tidak hanya itu, dia mendorong agar evaluasi juga segera dilakukan karena seharusnya bersamaan dengan pengawasan berkala.
"Sebenarnya dari bulan Juni kemarin sudah bisa terbaca bahwa serapan PEN masih cukup rendah dimana per 8 Juni baru 31,2 persen," kata Anis kepada Bisnis, Senin (27/9/2021).
Evaluasi yang perlu dilakukan, menurut Anis, meliputi bagaimana kegiatan pengawasan berkala pada program PEN, termasuk bagaimana pendampingan program PEN mulai dari perencanaan, pencairan anggaran, dan pelaksanaan program di masing-masing kluster yang ada di kementerian/lembaga.
Anis berharap agar anggaran PEN ke depannya bisa dikelola secara lebih optimal. Dia berharap tidak ada ketakutan berlebih dari pejabat pelaksana atau pembuat komitmen terhadap risiko berurusan dengan lembaga auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga
Di sisi lain, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyoroti serapan kluster kesehatan yang rendah. Per 24 September, anggaran kesehatan PEN belum terserap 50 persen, atau 46,8 persen (Rp100,5 triliun) dari pagu Rp214,96 triliun.
"Terkait serapan klaster kesehatan yang masih minim juga kita harap tidak akan berpengaruh buruk ke target vaksinasi dari Presiden yakni 70 persen pada akhir tahun," pungkasnya.
Adapun, anggaran PEN terdiri dari 5 (lima) pos atau kluster anggaran yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, program prioritas, dan insentif usaha. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim perkembangan realisasi terjadi secara signifikan pada pos perlindungan sosial dan kesehatan.
"Progres yang signifikan terjadi pada kluster Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Kesehatan," tutur Airlangga yang juga berperan sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Senin (27/9/2021).
Pertama, kluster kesehatan per 24 September 2021 sudah terealisasi sebesar Rp100,5 triliun atau 46,8 persen dari pagu Rp214,96 triliun. Kedua, realisasi kluster perlinsos sudah mencapai Rp116,02 triliun atau 62,2 persen dari pagu Rp186,64 triliun.
Ketiga, realisasi kluster program prioritas sudah terserap sebesar Rp60,70 triliun atau 51,5 persen dari pagu Rp117,94 triliun. Keempat, realisasi kluster dukungan UMKM dan korporasi telah mencapai Rp68,38 triliun atau 42,1 persen dari pagu Rp162,40 triliun.
Kelima, realisasi tertinggi hingga saat ini adalah pada kluster insentif usaha sebesar Rp59,08 triliun atau 94 persen dari pagu Rp62,83 triliun.
