Bisnis.com, JAKARTA - Statement Presiden China Xi Jinping dalam Sidang Majelis Umum PBB untuk tidak lagi mendanai batu bara di luar negeri, seharusnya bisa jadi pendorong bagi Indonesia untuk segera menghentikan proyek yang sama.
Sejalan dengan itu, pemerintah harus mengalihkan dukungan untuk pengembangan energi baru terbarukan. Hal itu seperti disampaikan Associate Director Climate Policy Initiative Indonesia Tiza Mafira.
"Komitmen Jepang, Korea, dan baru-baru ini China untuk tidak lagi mendanai batu bara di luar negeri seharusnya menjadi tendangan pamungkas berakhirnya era batu bara," ujarnya seperti keterangan yang dikutip, Sabtu (26/9).
Tiza memandang, Indonesia masih berupaya mempertahankan industri batu bara, yang dibuktikan dengan pemberian subsidi listrik berbasis batu bara yang diberikan emerintah, insentif untuk batu bara di paket Pemulihan Ekonomi Nasional, insentif hilirisasi batu bara, perpanjangan izin pertambangan batu bara, dan upaya mendorong clean coal technology.
"Semua pengeluaran anggaran negara tersebut akan sia-sia apabila tidak ada lagi yang mau berinvestasi di industri tersebut," ujar Tiza.
Koordinator Indonesia Team Leader 350.org Sisilia Nurmala Dewi menilai, menilai komitmen Xi Jinping terkait iklim baru adalah langkah besar perubahan kebijakan China yang merupakan negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.
Baca Juga
Meski demikian, Sisilia menyebut, komitmen Xi Jining perlu diamati secara kritis untuk memastikan keefektifan janji tersebut bisa dilakukan terhadap proyek yang sedang dijalankan di luar China, terutama di Indonesia.
Pasalnya, lanjut Sisilia, investasi China di Indonesia dalam industri batu bara telah berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat setempat.
"Kami berharap pemerintah Indonesia melalui bank sentral dan bank-bank milik negara segera mengikuti dan membuat pengumuman serupa,” ujar Sisilia.
Sebagai informasi, China banyak terlibat dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia. Sekitar 71% dari daftar pembangkit listrik energi kotor batu bara saat ini didukung oleh China. Lebih dari 30 PLTU dengan total kapasitas lebih dari 10 GW baik dalam fase pendanaan, prakonstruksi atau baru saja masuk dalam tahapan awal pembangunan.
Di sektor energi Indonesia, dalam kurun waktu 2000-2019, China telah menggelontorkan dana investasi sebesar 9,6 miliar USD. Sebanyak US$9,3 miliar hanya untuk pembangkit listrik energi batu bara.
Peneliti Trend Asia, Andri Prasetiyo berpendapat komitmen iklim terbaru dari China adalah lonceng kematian bagi industri energi kotor batu bara.
“China adalah pihak yang paling berpengaruh terhadap pembangunan PLTU batu bara di Indonesia. Jika China betul-betul serius atas komitmen penghentian pembangunan PLTU untuk mencegah laju krisis iklim, mereka harus segera memulai langkah nyata dengan menarik keterlibatan mereka di proyek-proyek pembangunan PLTU di Indonesia secara menyeluruh,” tegasnya.
