Bisnis.com, JAKARTA — Komisi X DPR RI menyetujui jumlah pagu definitif tahun anggaran 2022 yang diajukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebesar Rp3,79 triliun.
Jumlah pagu ini mengalami pengurangan sebesar 22,72 persen dari pagu anggaran Kemenparekraf tahun 2021 yaitu Rp4,90 triliun.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pagu anggaran itu akan dimanfaatkan untuk melaksanakan sejumlah program strategis Kemenparekraf pada tahun depan.
“Berbagai bentuk kerja sama ini untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Sandiaga Salahuddin Uno dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Kamis (23/9/2021).
Adapun program-program strategis yang dirancang berdasarkan pada Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2022 di antaranya adalah pemulihan pariwisata Bali dan destinasi pariwisata unggulan lainnya, pengembangan desa wisata dengan mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif (ekraf) sebagai penggerak perekonomian masyarakat, pengembangan destinasi wisata prioritas, diversifikasi pariwisata berkualitas, pemulihan usaha dan pengembangan ekosistem ekraf, dan akselerasi adopsi digital di sektor parekraf.
"Keenam program tersebut digarap oleh seluruh kedeputian dari Deputi 1 hingga Deputi 7 beserta Badan Otorita Pariwisata, PTNP [Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata], serta Setmen secara terpadu untuk mewujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan," kata dia.
Baca Juga
Pagu anggaran ini, lanjut Sandiaga, juga mengalami pergeseran pada tiga program yang menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) Kemenpareraf/Baparekraf tahun 2022.
"Pergeseran pagu anggaran pada program dukungan manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp1,06 triliun dengan penambahan sebesar Rp27 miliar menjadi Rp1,09 triliun. Kemudian program kepariwisataan dan ekonomi kreatif dengan pagu anggaran sebesar Rp1,70 triliun mengalami perubahan menjadi Rp1,67 triliun, serta program pendidikan dan vokasi dengan pagu anggaran Rp1,02 triliun,” kata dia.
Di sisi lain, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan persetujuan pagu definitif ini bertujuan agar Kemenparekraf atau Baparekraf dapat melaksanakan program-program strategis nasional yang dibutuhkan oleh masyarakat.
"Komisi X DPR RI dan Kemenparekraf sepakat bahwa program-program strategis nasional dan program-program yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat akan dilaksanakan oleh Kemenparekraf dengan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi X selama pembahasan RAPBN tahun anggaran 2022 yang telah dilakukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Syaiful.
