Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mencatat jumlah tunggakan perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan sepanjang 2020 hingga 2021 mencapai Rp101,5 triliun. Dari jumlah itu, pemerintah telah membayar Rp91,4 triliun untuk melunasi sebagian tagihan tersebut.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan total kasus pengajuan klaim perawatan pasien Covid-19 pada tahun lalu mencapai 686.129 laporan dengan biaya mencapai Rp40,7 triliun.
Tunggakan tahun lalu itu, kata Ghufron, telah berhasil dilunasi pemerintah sebesar Rp40,3 triliun atau 99 persen dari nilai pengajuan rumah sakit.
“Jadi cukup besar memang adapun yang sudah selesai diverifikasi dengan biaya sebesar Rp40,3 triliun atau sebanyak 99 persen dari total klaim yang diajukan yang telah diverifikasi, sisanya masih proses” kata Ghufron saat rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Sementara itu, Ghufron menambahkan pengajuan klaim perawatan pasien Covid-19 pada tahun ini sudah mencapai 1.112.262 kasus dengan nilai tunggakan mencapai Rp60,8 triliun. Pemerintah telah membayar sebesar Rp51,1 triliun atau 84 persen dari nilai tagihan tersebut.
“Yang tahun 2020 itu memang yang masih pending atau dispute itu ada beberapa yang diserahkan kepada BPJS pagi tadi, baru kita terima Rp2,7 triliun untuk diselesaikan,” kata dia.
Baca Juga
Kementerian Kesehatan memperkirakan pemerintah bakal kekurangan anggaran mencapai Rp28,52 triliun untuk melunasi klaim perawatan pasien Covid-19 kepada rumah sakit rujukan untuk tahun anggaran 2021.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir mengatakan perkiraan itu dipengaruhi oleh jumlah klaim perawatan pasien dari rumah sakit pada tahun lalu yang masih berlanjut hingga akhir triwulan ketiga tahun ini.
Kadir mengatakan Kemenkes mencatat adanya lonjakan tunggakan klaim dari tahun 2020 yang masih bertambah mencapai Rp40,79 triliun per 17 September 2021.
Dengan demikian, dia menegaskan Kemenkes bakal menyetop permintaan atau usulan dari BPJS Kesehatan terkait klaim perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit.
“Mohon maaf, karena jika kami buka terus tidak akan pernah berhenti, jadi akan kami tutup supaya ada asersi yang menyebabkan kita bisa menghitung anggaran,” kata Kadir saat rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Berdasarkan bahan paparan Kadir di Komisi IX itu diketahui pemerintah bakal mengalami kekurangan anggaran untuk membayar tunggakan kepada rumah sakit pada tahun ini mencapai Rp28,52 triliun.
Perinciannya, perkiraan total klaim tahun 2021 dipatok sebesar Rp64,72 triliun. Angka itu diperoleh dari klaim Januari sampai dengan 8 Juli 2021 sebesar Rp36,20 triliun, klaim 9 Juli sampai dengan 10 September 2021 sebesar Rp21,44 triliun.
Lalu, estimasi tunggakan klaim pada 11 September sampai dengan 30 November sebesar Rp7,07 triliun dengan asumsi pasien Covid-19 yang dirawat saat itu sebanyak 108,909 orang.
Di sisi lain, anggaran yang tersedia untuk pembayaran tunggakan itu diproyeksikan sebesar Rp36,20 triliun. Angka itu berasal dari anggaran klaim 2021 tahap pertama setelah dikurangi tunggakan 2020 sebesar Rp10,56 triliun.
Anggaran tunggakan 2021 tahap kedua dialokasikan sebesar Rp11,97 triliun dan anggaran tahap ketiga direncanakan mencapai Rp13,66 triliun.
Adapun hingga 20 September 2021, realisasi pelunasan utang kepada rumah sakit rujukan Covid-19 untuk tahun anggaran 2021 baru tercapai 67,36 persen atau sebesar Rp28,13 triliun dan tunggakan pada 2020 hanya 24 persen atau sebesar Rp3,92 triliun.
Dengan demikian, total pembayaran tunggakan kepada rumah sakit rujukan itu mencapai Rp32,06 triliun hingga akhir triwulan tahun ini.
