Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan memperkirakan pemerintah bakal kekurangan anggaran mencapai Rp28,52 triliun untuk melunasi klaim perawatan pasien Covid-19 kepada rumah sakit rujukan untuk tahun anggaran 2021.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir mengatakan perkiraan itu dipengaruhi oleh jumlah klaim perawatan pasien dari rumah sakit pada tahun lalu yang masih berlanjut hingga akhir triwulan ketiga tahun ini.
Tak hanya itu, Kadir mengatakan Kemenkes mencatat adanya lonjakan tunggakan klaim dari tahun lalu yang masih bertambah mencapai Rp40,79 triliun per 17 September 2021.
Dengan demikian, dia menegaskan Kemenkes bakal menyetop permintaan atau usulan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait klaim perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit.
“Mohon maaf, karena jika kami buka terus tidak akan pernah berhenti, jadi akan kami tutup supaya ada asersi yang menyebabkan kita bisa menghitung anggaran,” kata Kadir saat rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Berdasarkan bahan paparan Kadir di Komisi IX itu diketahui pemerintah bakal mengalami kekurangan anggaran untuk membayar tunggakan kepada rumah sakit pada tahun ini mencapai Rp28,52 triliun.
Perinciannya, perkiraan total klaim tahun ini dipatok sebesar Rp64,72 triliun. Angka itu diperoleh dari klaim Januari sampai dengan 8 Juli 2021 sebesar Rp36,20 triliun, klaim 9 Juli sampai dengan 10 September 2021 sebesar Rp21,44 triliun.
Lalu, estimasi tunggakan klaim pada 11 September sampai dengan 30 November sebesar Rp7,07 triliun dengan asumsi pasien Covid-19 yang dirawat saat itu sebanyak 108.909 orang.
Di sisi lain, anggaran yang tersedia untuk pembayaran tunggakan itu diproyeksikan sebesar Rp36,20 triliun. Angka itu berasal dari anggaran klaim 2021 tahap pertama setelah dikurangi tunggakan 2020 sebesar Rp10,56 triliun.
Anggaran tunggakan 2021 tahap kedua dialokasikan sebesar Rp11,97 triliun dan anggaran tahap ketiga direncanakan mencapai Rp13,66 triliun.
“Kami sekarang juga harus disiplin menyampaikan ke rumah sakit memberikan pembatasan. Kalau tidak dibatasi asersinya akan bergeser terus ini akan menyebabkan kita kacau untuk perencanaan mengenai keuangan,” kata dia.
Adapun hingga 20 September 2021, realisasi pelunasan utang kepada rumah sakit rujukan Covid-19 untuk tahun anggaran 2021 baru tercapai 67,36 persen atau sebesar Rp28,13 triliun dan tunggakan 2020 hanya 24 persen atau sebesar Rp3,92 triliun.
Dengan demikian, total pembayaran tunggakan kepada rumah sakit rujukan itu mencapai Rp32,06 triliun hingga akhir triwulan tahun ini.
“Untuk layanan 2021, kami sudah melakukan pembayaran untuk rumah sakit swasta Rp16,15 triliun, rumah sakit daerah Rp10,39 triliun sedangkan rumah sakit Kemenkes Rp1,8 triliun, jadi rumah sakit swasta paling banyak,” kata dia.
