Bisnis.com, JAKARTA - Badan Nasional Peningkatan Ekspor Indonesia (BNPEI) menuntut adanya sosialisasi yang jelas tentang program merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelabuhan kepada pelaku usaha ekspor secara konkret.
Ketua Umum BNPEI Khairul Mahalli meminta pembahasan terkait dengan persoalan merger ini dilakukan dengan semua stakeholder khususnya pemakai jasa kepelabuhanan. Pasalnya, dalam proses integrasi tersebut harus memiliki tolok ukur yang jelas.
Menurutnya, setiap pelabuhan mempunyai kekhususan dan produk-produk kearifan lokal yang perlu mendapatkan pertimbangan dari operator pelabuhan.
“Sampai saat ini belum ada sosialisasi yang jelas tentang program merger ini kepada kami sebagai pelaku usaha ekspor yang konkret. Merger ini berindikasi total monopoli meskipun saat ini pelindo 1,2,3,4 merupakan BUMN.Khususnya pengusaha di daerah dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini, tidak terkesan semena-mena karena milik negara,” ujarnya, Selasa (14/9/2021).
Dia berpendapat merger ini juga bisa dikategorikan mengarah kepada privatisasi yang pada akhirnya berupa penawaran atau penjualan kepada asing.
“Kami minta perhatian kepada Bapak Presiden agar hal ini tidak diputuskan semena-mena atau hanya untuk kepentingan pihak-pihak yang mempunyai tujuan tertentu. Hal ini harus dikaji secara konkret,” imbuhnya.
Baca Juga
Secara umum, lanjutnya, merger Pelindo I-IV dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Sisi tersebut bergantung kepada yang dilihat dari tupoksi pemberi dan pengguna jasa.
Namun, dia yakin merger tidak menimbulkan adanya persaingan dalam sisi pelayanan dan biaya, sehingga produk ekspor Indonesia bisa berdampak tidak bisa bersaing dengan produk negara lain.
“Sepatutnya BUMN Pelindo saat ini bukan diobok-obok di dalam negeri. Beri kesempatan untuk ekspansi keluar untuk mampu mengelola pelabuhan di luar negeri seperti yang dikerjakan oleh Port Rotterdam, Dubai dan lainnya,” tekannya.
Seperti diketahui, Ketua Organizing Committee Integrasi Pelindo Arif Suhartono menjelaskan merger BUMN pelabuhan secara legal dipastikan berlangsung pada 1 Oktober 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
