Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah memastikan seluruh rangkaian acara G20 di bawah Presidensi Indonesia akan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.
Adapun, Presidensi G20 oleh Indonesia akan resmi dimulai pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Selama satu tahun, Airlangga mengatakan terdapat 150 pertemuan yang akan dilaksanakan secara hybrid, atau daring dan luring secara bersamaan.
Oleh sebab itu, Airlangga menyatakan bahwa panitia akan memastikan bahwa pertemuan secara fisik akan dilakukan sesuai dengan parameter kesehatan Covid-19 dari lembaga internasional seperti WHO.
"Indonesia memastikan bahwa pertemuan side event di bawah Presidensi Indonesia akan mengikuti parameter kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, dan melakukan level assesment terhadap pandemi sesuai standar WHO," kata Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pada Konferensi Pers Menuju Presidensi Indonesia Tahun 2022 secara virtual, Selasa (14/9/2021).
Selain itu, Airlangga juga mengatakan bahwa vaksinasi Covid-19 akan menjadi persyaratan untuk penyelenggaraan acara. Oleh karena itu, persyaratan vaksinasi akan ditentukan dan dilaksanakan di rumah sakit di berbagai daerah, yang memiliki klasifikasi kelas A.
Adapun, Presidensi G20 oleh Indonesia akan dilaksanakan dalam 150 pertemuan dengan side event selama 12 bulan, dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.
Pertemuan akan berbentuk working group tingkat Sherpa dan Finance, pertemuan setingkat menteri, hingga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang akan dihadiri oleh kepala negara/pemerintahan.
"Jumlah delegasi per pertemuan sekitar 500 sampai dengan 5.800 orang per event sepanjang tahun, dan sesuai arahan Bapak Presiden pertemuan akan dilakukan secara hybrid dengan mempertimbangkan kondisi pengendalian Covid-19, dan secara fisik sesuai parameter-parameter yang ada," jelas Airlangga yang juga Ketua I Sherpa Track G20 yang membahas isu ekonomi non-keuangan.
Airlangga menjelaskan bahwa melalui Presidensi G20, Indonesia akan mendorong koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang seimbang, membuat G20 adaptif terhadap krisis, memperjuangkan kepentingan nasional di forum global termasuk isu transformasi digital dan ekonomi inklusif.
Berdasarkan Keputusan Presiden No.12/2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 tahun 2022, Menko Airlangga ditunjuk untuk menjadi Ketua I Bidang Sherpa Track, yang membahas isu ekonomi non-keuangan. Sementara, Ketua II akan dijalani oleh Menter Luar Negeri Retno Marsudi.
Selanjutnya, peran Ketua I Bidang Finance Track akan diemban oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, sementara Ketua II adalah Gubernur BI Perry Warjiyo.
Lalu, Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD akan menjabat Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjabat Ketua Bidang Komunikasi dan Media.
Sebelumnya, Indonesia dipilih sebagai Presidensi G-20 Tahun 2022 sesuai penetapan pada Konferensi Tingkat Tinggi G-20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi.
Pada KTT di Roma, Italia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerima tongkat estafet kepemimpinan G-20 dari PM Italia secara resmi, 30-31 Oktober mendatang.
