Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Essential Service Reform mendorong pemerintah dan PT PLN (Persero) untuk menghentikan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebelum 2025 untuk mencapai zero emission pada 2050.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menerangkan energi listrik di dalam negeri telah melebihi kapasitas. Di sisi lain pemerintah juga menargetkan bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025. Target itu harus dibarengi dengan penambahan 14 - 16 Gw pembangkit berbasis EBT.
“Dan meningkatkan bauran energi terbarukan yang lebih tinggi yakni 40 - 45 persen sampai dengan 2030. Maka PLN dan pemerintah perlu melakukan penghentian pembangunan PLTU baru sebelum 2025,” katanya kepada Bisnis, Selasa (14/9/2021).
Fabby menerangkan 90 persen dari 35.000 Mw target kapasitas energi dalam negeri telah menyelesaikan kontraknya, sedangkan sisanya masih dalam tahapan perencanaan.
Untuk itu, dia menyarankan PLN tidak melanjutkan pembangunan PLTU yang belum kontrak. Selain itu, IESR juga meminta agar perusahaan listrik tidak memberikan dispensasi lagi bagi PLTU yang telah meneken kontrak purchase agreement (PPA) tetapi belum memulai konstruksi.
“Untuk yang sudah konstruksi, direnegosiasikan untuk diturunkan pembayaran kapasitasnya pada ketentuan take or pay,” terangnya.
Baca Juga
Dia memperkirakan pemerintah bakal menghentikan pembangunan PLTU apabila target 35 Gw listrik telah tercapai. Sejumlah proyek pembangkit ini juga akan mulai beroperasi komersial atau Commercial Operation Date/COD pada 2024 - 2025.
Sebelumnya, Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya mengatakan ke depan pemerintah terus mendorong strategi energi nasional ke arah pemanfaatan energi baru terbarukan.
“Ini yang sedang ditunggu pembahasan RUPTL PLN 2021 - 2030 di mana pembahasan ini mendorong adanya RUPTL yang green,” katanya saat webinar, Senin (13/9/2021).
Dia menyebutkan komitmen tersebut mengartikan bahwa pembangunan EBT akan lebih tinggi dibandingkan pembangkit listrik berbahan fosil selama 10 tahun ke depan.
Selain itu, 51,6 persen komposisi pembangkit yang akan dibangun baik oleh PLN maupun melalui skema independent power producer (IPP) akan berbasis renewable energy atau energi terbarukan.
Bisnis telah menghubungi Corporate Communication PT PLN (Persero) Agung Murfidi untuk dimintai tanggapan. Tetapi, hingga berita ini diturunkan, belum ada respons dari yang bersangkutan.
