Bisnis.com, JAKARTA — Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membuka pintu investasi asing pada sektor pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK. Investasi asing pada sektor pendidikan itu bersifat nirlaba.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot Tanjung mengatakan investasi itu dimungkinkan setelah klaster pendidikan dihapus dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
“Prinsipnya itu non-profit itu dimungkinkan juga mereka mendapatkan barang modal dalam rangka penelitian dan berbagai fasilitas yang diberikan di KEK,” kata Yuliot melalui sambungan telepon kepada Bisnis, Minggu (12/9/2021).
Kendati demikian, Yuliot mengatakan, BKPM belum mencatat realisasi investasi asing pada sektor pendidikan di Tanah Air. Ihwal investasi itu, dia mengatakan, Indonesia masih menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Australia lewat pakta kerja sama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).
“Itu masih dalam proses, ini lagi konsolidasi,” kata dia.
Adapun sepanjang 2015-2019, investasi Australia di Indonesia baru mencapai US$1,8 miliar. Alhasil, Negeri Kanguru hanya menempati peringkat ke-12 sebagai negara penyumbang investasi asing langsung di Indonesia.
Sektor yang mendominasi investasi dari Australia adalah pertambangan (44,7 persen), industri logam tidak termasuk permesinan dan peralatan industri (11,3 persen) serta perkebunan dan peternakan (9,4 persen). Sementara, lokasi investasi Australia terfokus di Kalimantan (23,5 persen) dan Sumatera (23,1 persen).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi agenda prioritas pemerintah pada 2022. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp541,7 triliun dalam RAPBN tahun anggaran 2022.
“Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun,” kata Jokowi saat membacakan Nota Keuangan dan RAPBN 2022, Senin (16/8/2021).
Jokowi menyampakan, SDM yang produktif, inovatf, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa perlu disiapkan. Kebijakan pada 2022 akan diarahkan untuk melanjutkan reformasi pendidikan.
Jokowi menekankan tiga hal terkait hal ini, yaitu peningkatan kualitas SDM melalui penguatan PAUD dan sekolah penggerak, pemerataan sarana prasarana pendidikan, serta menyelesaikan mismatch pendidikan dengan penguatan pendiidikan vokasi, pengembalian riset terapan dan inovasi.
“Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat investasi pemerintah di bidang pendidikan, antara lain mendukung perluasan program beasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi,” jelasnya.
