Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menempuh sejumlah langkah terkait upaya mengembalikan biaya pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta - Bandung.
Sekretaris Perusahaan KCIC Mirza Soraya mengatakan saat ini tahapan yang sedang dan akan dilaksanakan untuk menekan pembengkakan biaya tersebut adalah mengubah skema operation maintenance readiness. Dalam hal ini, SDM operation & maintenance akan menggunakan sebagian besar pegawai PT KAI yang berpengalaman.
KCIC, sebutnya, akan memprioritaskan penyelenggaraan pelatihan secara daring di Indonesia sehingga bisa menghemat biaya pelatihan dan OM readiness lainnya. Kemudian, perseroan juga melakukan negosiasi facility agreement dengan lender dan kontraktor terkait beberapa isu biaya proyek.
"Kami juga telah melakukan value engineering di beberapa pekerjaan konstruksi yang masih berjalan serta menunda pembangunan TOD Walini," ujarnya, Jumat (3/9/2021).
Dalam jangka pendek, KCIC bersama manajemen baru yang terbentuk akan fokus terhadap percepatan pekerjaan konstruksi terutama pekerjaan tunnel, bridge, sub-grade, dan stasiun.
Sementara untuk rencana jangka panjang, KCIC akan mempersiapkan readiness to operation & maintenance. Tak hanya itu, perusahaan segera menyiapkan transisi KCIC dari project company menjadi railway company.
Baca Juga
Seperti diketahui, Proyek Strategis Negara (PSN) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tengah jadi sorotan lantaran biaya pembangunannya yang terus membengkak hingga Rp113 triliun.
Hal itu disampaikan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Salusra Wijaya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI.
Dia menyebut bujet awal proyek sepur kilat itu sebenarnya adalah US$6,07 miliar. Rinciannya, sekitar US$4,8 miliar adalah biaya konstruksi atau EPC dan US$ 1,3 miliar yang mencakup biaya non-EPC.
Namun setelah dihitung pada November 2020, biaya tersebut ternyata membesar menjadi US$ 8,6 miliar. Selanjutnya, berdasarkan kajian yang melibatkan konsultan, biaya proyek itu kembali naik lantaran adanya perubahan biaya dan harga, serta adanya penundaan pembebasan lahan.
"Perkiraan dari konsultan PSBI berada di dalam skenario low and high. Skenario rendah di US$9,9 miliar dan tinggi di US$11 miliar. Artinya, cost overrun yang terjadi dengan skenario tersebut adalah sekitar US$3,8 miliar hingga US$4,9 miliar," ujarnya.
