Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Stok Beras Sisa Impor Masih 275.000 Ton, Bulog: Masih Bisa Disalurkan

Perum Bulog tercatat mengimpor 1,78 juta ton beras pada 2018 dan hasil pengadaan luar negeri tersebut masih tersisa.
Pekerja berada di gudang Bulog di Jakarta, Rabu (2/9/2020). Bisnis/Nurul Hidayat
Pekerja berada di gudang Bulog di Jakarta, Rabu (2/9/2020). Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Perusahaan Umum (Perum) Bulog Awaluddin Iqbal menyatakan stok beras sisa impor 2018 mencapai 275.000 ton hingga awal semester kedua tahun ini.

Stok beras sisa impor itu relatif menurun jika dibandingkan dengan data terakhir yang dirilis Bulog sebesar 275.811 ton pada Maret 2021. 

“Saat ini sisa beras impor sebesar 186.952 ton. Tetapi yang turun mutu jumlahnya masih di kisaran 106.000 ton,” kata Awaluddin kepada Bisnis, Senin (30/8/2021). 

Awaluddin mengatakan terdapat sekitar 88.000 ton beras sisa impor yang sudah dikeluarkan selama hampir satu semester belakangan. 

“Kami proses, misal di-mixing. Artinya ada beras yang bisa diselamatkan, tidak semua turun mutu dan dijual dengan mekanisme kami,” tuturnya. 

Di sisi lain, dia mengakui BUlog masih belum memiliki keputusan ihwal stok beras sisa impor yang terlanjur mengalami penurunan mutu tersebut. Hanya saja dia mengeklaim beras itu masih dapat disalurkan kembali ke masyarakat. 

“Perlu dicatat beras turun mutu ini bukan berarti tidak bisa disalurkan. Masih bisa diproses kembali,” kata dia. 

Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengemukakan utang pemerintah kepada perusahaan setidaknya mencapai Rp4 triliun. Utang ini timbul karena Bulog melaksanakan tugas pengelolaan cadangan pangan pemerintah dengan mengandalkan pinjaman komersial.

Budi mengatakan potensi beban utang Bulog juga bisa bertambah dengan masalah pada beras stok lama yang tak kunjung diselesaikan. Perusahaan tercatat mengimpor 1,78 juta ton beras pada 2018 dan hasil pengadaan luar negeri tersebut masih tersisa.

“Ini sudah rapat 3 kali rakortas [rapat koordinasi terbatas], tetapi tidak putus-putus juga karena ini bukan tanggung jawab pure Bulog. Status beras ini adalah CBP dan penugasan adalah dari pemerintah. Kita impor juga karena penugasan pemerintah untuk CBP. Namun setelah itu tidak digunakan,” kata Budi dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (30/8/2021).

Budi menjelaskan pemerintah bahkan belum melunasi biaya kerugian dari beras turun mutu disposal sebesar 20.000 ton pada 2019 dengan nilai Rp173 miliar. Adapun utang Rp4 triliun tersebut mencakup pembayaran pemerintah untuk beras bencana alam dan bantuan PPKM, serta pengadaan gula untuk cadangan stabilitas harga pangan (CSHP).

“Sampai sekarang utang negara dengan Bulog itu hampir Rp4 triliun belum dibayar. Sedangkan ini bunganya komersil, jadi bunga berjalan. Ini termasuk beras yang kita beli, itu sudah menahun [usianya] perawatannya mahal. Karena itu kita rawat dengan biaya tinggi sedangkan kualitasnya pasti turun. Kita jual tidak mungkin harga mahal,” ujarnya.

Data terakhir yang dirilis Bulog pada Maret 2021 menunjukkan stok beras sisa pengadaan luar negeri 2018 mencapai 275.811 ton, sekitar 106.642 ton di antaranya telah mengalami penurunan mutu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper