Bisnis.com, JAKARTA – Besarnya volume stok beras sisa impor 2018 yang dikelola Perum Bulog menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah untuk menyiapkan kebijakan stok pangan yang lebih tepat.
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengemukakan, beras impor berusia lebih dari tiga tahun dengan risiko turun mutu dan rusak menjadi pelajaran bahwa daya simpan komoditas tersebut terbatas.
Untuk itu, penugasan berupa penyerapan domestik maupun impor dalam jumlah besar harus diikuti dengan kanal penyaluran yang pasti.
“Penugasan penyerapan, baik domestik maupun impor, dalam jumlah besar tanpa ada outlet penyaluran memiliki potensi stok menumpuk dan tidak tersalur. Jika stok itu terus tidak bisa keluar gudang, seiring berjalannya waktu kondisi yang dihadapi Bulog akan muncul,” kata Khudori, Senin (30/8/2021).
Stok sisa impor 2018 yang belum disalurkan tercatat berjumlah 186.952 ton per Agustus. Lebih rendah dibandingkan dengan stok per Maret yang berkisar 250.000 ton.
Khudori mengatakan, volume tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, mengingat nasib beras turun mutu kerap tak menemukan jalan keluar.
“Beras disposal 20.000 ton pada 2019 lalu saja sampai sekarang belum ada ujung akhirnya. Itu hanya 20.000 ton, sedangkan masih ada ratusan ribu lagi,” tambahnya.
Khudori menyoroti pula soal kesiapan anggaran dalam mengantisipasi cadangan pangan yang turun mutu. Dia mengatakan, permasalahan beras disposal yang berlarut-larut tidak lepas dari ketersediaan anggaran.
“Mekanisme disposal sudah diatur dalam regulasi pemerintah, tetapi aturan tidak sepenuhnya berjalan. Misal soal ketentuan Permentan Nomor 38/2018, beras yang berumur lebih dari 4 bulan atau turun mutu mesti dikeluarkan. Beras tersebut bisa dimanfaatkan untuk macam-macam, tetapi ini tidak berjalan,” tambahnya.
Pengelolaan cadangan beras pangan yang runyam, kata Khudori, makin membebani kinerja Bulog. Hal ini tecermin dari laporan keuangan 2018 dan 2019 yang masing-masing memperlihatkan kerugian sebesar Rp835 miliar dan Rp1,74 triliun.
Adapun, Komisi IV DPR dalam keputusan rapat bersama dengan Perum Bulog menyatakan dukungan kepada perusahaan untuk tidak melakukan importasi beras.
Komisi IV DPR RI juga meminta kepada Pemerintah untuk menugaskan Perum Bulog melepas sebagian stok CBP agar Perum Bulog dapat melakukan penyerapan gabah beras petani pada saat panen kedua 2021.
