Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah untuk menangani Covid-19, memulihkan ekonomi nasional, dan mengejar reformasi struktural untuk ekonomi berkelanjutan jangka panjang.
Komitmen tersebut, kata Airlangga, telah menunjukkan hasil yang membaik seiring waktu karena penanganan pandemi yang seimbang dengan pelaksanaan berbagai program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Dia mencontohkan momentum pemulihan semakin terlihat pada kuartal II/2021 di mana pertumbuhan ekonomi tembus 7,07 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Dia mencatat pertumbuhan itu merupakan yang tertinggi sejak krisis sub-prime mortgage dan lebih tinggi daripada negara tetangga seperti Vietnam yang tumbuh 6,6 persen (yoy), dan Korea Selatan 5,9 persen (yoy).
Secara rinci, pertumbuhan itu didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,39 persen (yoy), pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 7,54 persen (yoy), serta perbaikan permintaan global yang tercerminkan melalui ekspor 31,78 persen (yoy) dan impor 31,22 persen (yoy).
Menurutnya, momentum perbaikan ini sangat bergantung terhadap usaha bersama dalam menangani Covid-19.
Baca Juga
"Sinergi yang baik antara kebijakan ekonomi dan kesehatan dengan didukung oleh seluruh stakeholders akan memastikan pemulihan ekonomi segera kembali menguat pasca merebaknya varian Delta. Selain itu, reformasi struktural akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang,” jelas Airlangga seperti yang dikutip pada siaran pers, Selasa (24/8/2021).
Di sisi penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN), Airlangga menjelaskan sejumlah hal yang telah dilakukan pemerintah seperti refocusing APBN 2021 dan peningkatan PEN 2021 menjadi Rp744,77 triliun. Realisasi PEN telah mencapai 43,8 persen dari total pagu per 20 Agustus yang lalu.
Untuk mendukung optimalisasi PPKM Darurat sejak awal Juli, refocusing APBN dan PEN diarahkan untuk peningkatan anggaran perlindungan sosial (perlinsos), Bansos Tunai, Kartu Sembako, diskon listrik, Kartu Prakerja, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Selanjutnya, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), bantuan PKL dan warung kecil, perluasan program penjaminan kredit, tambahan subsidi bunga KUR dan non-KUR, serta penambahan plafon KUR 2021 menjadi Rp285 triliun.
“Keberlangsungan sektor usaha juga menjadi fokus utama pemerintah. Serangkaian insentif fiskal telah diberikan untuk mendongkrak kinerja sektor usaha,” kata Airlangga.
Sementara untuk mendukung reformasi struktural, Airlangga menuturkan pemerintah berkomitmen melalui implementasi UU Cipta Kerja. Salah satu implementasi UU Cipta Kerja adalah sistem pengurusan perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) yang telah diluncurkan pada 9 Agustus 2021.
Pemerintah juga telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi yang dikelola dalam jangka panjang sehingga dapat mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
Airlangga menilai berbagai upaya tersebut dapat membantu memperkuat kembali momentum pemulihan ekonomi sehingga diharapkan dapat kembali tumbuh ekspansif di kuartal IV/2021. Dengan begitu, perekonomian Indonesia diprediksi bisa tumbuh mencapai 3,7 persen-4,5persen di 2021, lalu tumbuh di kisaran 5,0 persen-5,5 persen di 2022.
“Untuk mewujudkan transformasi ekonomi dan keberlanjutan ekonomi paska pandemi, serta meningkatkan daya saing investasi Indonesia, kita lakukan reformasi struktural," ujarnya.
Pasalnya, dia menambahkan pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di tengah peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan pada masa pandemi ini, serta untuk keluar dari middle income trap dalam jangka menengah panjang.
