Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai tidak realistis dalam menargetkan tingkat kemiskinan turun ke 8,5 persen-9,0 persen, pada RAPBN 2022.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan target tersebut tidak realistis, karena target tersebut lebih rendah dari kondisi sebelum pandemi.
“Saya susah mencerna target penurunan kemiskinan ini karena ditargetkannya 8,5 persen sampai 9 persen. Bahkan sebelum pandemi pun kita tidak pernah serendah itu,” kata Faisal dalam webinar, Jumat (20/8/2021).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan terendah tercatat pada periode September 2019 sebesar 9,22 persen. Angka ini masih lebih tinggi dari target pemerintah pada RAPBN 2022.
Sepanjang 1996 hingga 2017, tingkat kemiskinan tidak pernah berada di bawah 10 persen, meskipun tren penurunan sudah terlihat sejak 2006.
Target tersebut, menurut Faisal, semakin tidak realistis pasalnya pemerintah justru menurunkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022.
Baca Juga
Menurutnya, berbagai bantuan sosial (bansos) pada program perlinsos jadi salah satu pilihan darurat untuk menahan lonjakan angka kemiskinan.
“Dalam kondisi resesi seperti ini, mau tidak mau bansos adalah bagian dari tangga darurat untuk menciptakan penyelamatan, karena tidak mungkin menciptakan lapangan pekerjaan dalam kondisi di mana ekonomi sedang tertekan,” ujarnya.
Pemerintah mengalokasi anggaran PEN 2022 sebesar Rp321,2 triliun, yang diambil dari belanja pemerintah pusat. Untuk perlindungan sosial, jumlah yang dianggarkan di 2022 turun menjadi Rp153,7 triliun, dari PEN 2021 sebesar Rp186,64 triliun.
Di sisi lain, Faisal menilai indikator kesejahteraan lainnya seperti target tingkat pengangguran untuk tahun depan masih lebih realistis. Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) bisa turun ke 5,5 persen hingga 6,3 persen di tahun depan.
“Berarti kurang lebih tidak akan terlalu jauh jika dibandingkan posisi peningkatan tertinggi pada pandemi 2020, bahkan masih lebih tinggi targetnya dibandingkan kondisi sebelum pandemi,” ujarnya.
Kondisi pengangguran, menurut Faisal, masih berpeluang turun, dengan syarat kondisi mobilitas mulai melonggar beberapa bulan mendatang.
Relaksasi PPKM Level 1-4 akan menggerakkan kembali ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini, tambahnya, terlihat pada laporan TPT Februari 2021 sebesar 6,26 persen, turun dari periode Agustus 2020 yaitu 7,07 persen.
