Bisnis.com, JAKARTA - Belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 ditargetkan sebesar Rp2.708,7 triliun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan belanja negara di 2022 meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun.
Jokowi menjelaskan secara rinci anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara.
“Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percpeatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN,” tutur Jokowi pada Pengantar RUU APBN 2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (16/8/2021).
Dari data Bisnis, belanja negara tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp2.750,0 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat Rp1.954,5 triliun dan TKDD sebesar 795,5 triliun.
Sementara, untuk penanganan Covid-19, focus pemerintah antara lain yaitu antisipasi risiko dampak Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasam protokol kesehatan.
Baca Juga
Selanjutnya, untuk perlindungan sosial, Jokowi mengatakan pemerintah mengalokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dna dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Lalu, untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, Jokowi menyebut anggaran disiapkan sebesar Rp541,7 triliun.
“Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas kita. Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi,” kata Jokowi.
Pembangunan infrastruktur, kata Jokowi, dianggarkan sebesar Rp384,8 triliun. Adapun, pembangunan diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, dan masih banyak yang lainnya.
Lalu, untuk TKDD, ditargetkan transfer ke daerah adalah sebesar Rp702,4 triliun, dan dana desa sebesar Rp68 triliun. Sehingga, total TKDD sebesar Rp770,4 triliun. Jokowi mengatakan pemerintah juga akan terus melakukan penguatan quality control terhadap TKDD agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok Indonesia.
Tidak lupa, Jokowi turut menyampaikan APBN 2022 juga ditujukan untuk menajamkan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Perpanjangan dan peningkatan besaran Dana Otsus menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional.
Pada akhirnya, dengan belanja tersebut, Jokowi berharap dapat mendorong tercapainya berbagai sasaran pembangunan di tahun depan. Seperti pengangguran terbuka di kisaran 5,5-6,3 persen, tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0 persen, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem.
“Tingkat ketimpangan rasio gini di ksiaran 0,376-0,378 serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46,” pungkasnya.
