Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diberikan kelonggaran melebarkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melebihi angka 3 persen di tengah pandemi Covid-19. Akan tetapi pada 2023 sudah harus di bawahnya.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto untuk mengembalikan defisit di bawah 3 persen butuh transisi. Tahun depan adalah masanya.
“Kalau tahun depan APBN masih 4 persen target defisitnya, 2023 agak sulit. Karena kan bisnis baru mulai pulih triwulan IV/2021,” katanya saat dihubungi, Minggu (15/8/2021).
Eko menjelaskan bahwa dunia usaha yang dimungkinkan baru bisa menuju pulih di kuartal terakhir 2021 berdampak pada ekonomi yang baru berlari awal tahun depan. Itu membuat ada pemasukan tambahan dari pajak.
Akan tetapi skenario tersebut bisa buyar apabila kasus Covid-19 melonjak. Ekonomi kembali terhambat dan mau tidak mau APBN harus menjadi andalan.
“Jadi bagaimana membuat transisi yang smooth itu seharusnya terjadi di 2022. Tapi kalau itu tidak terjadi dan masih ada kasus Covid-19, situasinya harus pintar-pintar menjaga defisit,” jelasnya.
Baca Juga
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengatakan bahwa pemerintah harus lebih disiplin lagi tahun depan jika ingin mengembalikan defisit 3 persen.
Karena defisit harus dipersempit, menurutnya, pengawasan terhadap efektivitas program-program pemulihan ekonomi harus lebih ketat dan maksimal. Begitu pula dengan realokasi dan refocusing APBN.
“Penggunaan anggaran tidak terlalu banyak bercabang yang ingin dikerjakan karena kita harus fokus penanganan dampak pandemi. Artinya, konsekuesinya ke anggaran 2022 mustinya lebih disiplin lagi. Juga pengawasan terhadap institusi government agar tidak ada penyelewengan ,” katanya.
