Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan hari ini menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Pembangunan pelabuhan ini dilakukan dengan pendanaan kreatif non-APBN melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Meskipun di tengah pandemi, tetapi kita terus berkomitmen melanjutkan pembangunan. Saya bersyukur dan senang, karena pembangunan Pelabuhan Anggrek ini telah memasuki babak baru yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pada hari ini,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui siaran pers, Jumat (30/7/2021).
Dia mengatakan, penunjukkan pemenang lelang proyek pembangunan Pelabuhan Anggrek telah melalui serangkaian tahapan pengadaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Selaku penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) sambungnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada 18 juni 2021 telah menetapkan Konsorsium Anggrek Gorontalo International Terminal, yang terdiri dari PT Gotrans Logistics International, PT Anugerah Jelajah Indonesia Logistic, PT Titian Labuan Anugrah, dan PT Hutama Karya (Persero) sebagai pemenang lelang proyek pembangunan Pelabuhan Anggrek.
“Pemenang proyek ini tentunya memiliki kredibilitas untuk mengembangkan pelabuhan ini. Kami didukung oleh Bappenas dan Kemenkeu berkomitmen mendukung pembangunan sampai dengan pengelolaannya. Diharapkan dua sampai tiga tahun mendatang, pelabuhan ini dapat menjadi kebanggaan dari masyarakat Gorontalo dan sekitarnya,” ungkap Budi.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo menyebut Pelabuhan Anggrek merupakan pelabuhan pengumpul yang berada di Provinsi Gorontalo. Saat ini pelabuhan tersebut melayani kegiatan bongkar muat multipurpose yang diselenggarakan langsung oleh Kantor Unit Penyelenggara Kelas II Anggrek.
Baca Juga
Adapun, lanjutnya, nilai investasi kerja sama tersebut sebesar Rp1,4 triliun. Sementara untuk biaya operasional sebesar Rp5,2 triliun yang akan dikerja samakan selama 30 tahun, dengan besaran pendapatan konsesi 2,5 persen per tahun dari pendapatan kotor yang dapat dinaikkan secara progressif serta pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebesar 50 persen disetorkan oleh Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur.
"Pengembangan Pelabuhan Anggrek perlu dilakukan karena kapasitas operasional dermaga saat ini sudah melampaui standar kinerja pelabuhan. Targetnya, keberadaan pelabuhan ini dapat mendukung konektivitas Kawasan Ekonomi Khusus [KEK] Gopandang di Gorontalo, yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan serta simpul distribusi, produksi, dan konsolidasi," jelasnya.
Sebagai informasi, ruang lingkup penyelenggaraan proyek KPBU ini meliputi penyediaan dermaga untuk peti kemas yang dapat mengakomodir kapal bertambat sebesar 30.000 DWT dan general cargo untuk dapat mengakomodir kapal sebesar 10.000 DWT, kegiatan bongkar muat barang, peti kemas, curah dan penyediaan dan pelayanan jasa terkait kepelabuhanan lainnya sesuai dengan Penyelenggaraan Proyek KPBU.
Pelabuhan ini terletak di utara Sulawesi yang memiliki konektivitas dengan negara timur jauh seperti Jepang, Korea, China, dan Hongkong. Kemenhub mengajak pihak investor swasta untuk berkolaborasi mengembangkan tidak hanya pelabuhan saja, tetapi juga untuk kepentingan kawasan sekitar (hinterland).
