Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai periode meningkatkan tata kelola sistem layanan jalan tol. Pemerintah berharap pemanfaatan teknologi tersebut pada akhirnya dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan tol.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan BUJT dapat mencontoh industri jasa kesehatan yang dapat meningkatkan sistem pelayanan kesehatan selama pandemi. Dengan demikian, menurutnya, dapat terjadi penyehatan perusahaan operator jalan tol.
"Tantangan manajemen lalu lintas jalan tol tidak hanya untuk kebutuhan mengelola 1,3 miliar transaksi di tahun 2020 dengan nilai Rp22 triliun, tetapi juga termasuk tata kelola pengoperasian lalu lintasnya untuk menekan atau mengurangi fatalitas kecelakaan yang ada," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (29/7/2021).
Basuki berujar pengurangan kecelakaan di jalan tol merupakan bagian penting dari Intelligent Tollroad System. Adapun, Intelligent Tollroad System merupakan bagian dari Intelligent Transportation System.
Basuki berpendapat penambahan jalan tol akan membuat manajemen lalu lintas tol semakin kompleks. Oleh karena itu, lanjutnya,pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan tata kelola jalan tol dewasa ini menjadi kebutuhan.
Basuki mencatat telah ada 2.346 kilometer jalan tol di dalam negeri yang dioperasikan oleh 40 BUJT pada akhir 2020. Adapun, total ruas tol di dalam negeri telah mencapai 60 ruas.
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah menargetkan volume kecelakaan di jalan tol sepanjang 2021 turun 29,76 persen secara tahunan menjadi 1,77 kejadian per kilometer. Sementara itu, jumlah fatalitas di jalan tol berkurang hingga 20 persen menjadi 0,08 persen setiap 110 juta kendaraan per kilometer.
Pada saat yang sama, BPJT menargetkan agar kecepatan rata-rata kendaraan di jalan tol dalam kota naik 8,69 persen menjadi 75 kilometer per jam pada tahun ini. Di samping itu, kecepatan kendaraan di jalan tol luar kota tumbuh 9,75 persen menjadi 90 kilometer per jam.
Adapun, kecepatan rata-rata kendaraan di jalan tol dalam kota telah naik 72,5 persen secara tahunan menjadi 69 kilometer per jam sepanjang 2020. Sementara itu, kecepatan di jalan tol luar kota naik 17,14 persen menjadi 82 kilometer per jam.
Di sisi lain, Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan pihaknya sedang mengembangkan aplikasi untuk memonitor standar pelayanan minimal jalan tol atau e-SPM. Aplikasi tersebut dinilai dapat menggenjot pemangku kepentingan untuk memenuhi SPM.
Danang menilai langkah tersebut merupakan bagian fokus pihaknya untuk tetap memenuhi dan mempertahankan SPM sesuai dengan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT). Menurutnya, aplikasi tersebut monitoring SPM lebih valid.
Seperti diketahui, Peraturan Menteri PUPR No. 16/2014 menyatakan bahwa ada delapan aspek yang harus diperhatikan dalam penghitungan SPM. Delapan aspek tersebut adalah kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan, lingkungan, dan tempat istirahat.
