Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pelaku usaha berharap pemerintah membuka opsi bagi pekerja terdampak penerapan PPKM level 3-4 yang masuk ke dalam daftar masyarakat rentan kemiskinan agar mendapatkan bantuan sosial selama 2 bulan ke depan guna mengantisipasi kian anjloknya daya beli.
Harapan dari kalangan pelaku usaha tersebut sejalan dengan perkiraan Center of Reform on Economics (CORE) yang memprediksi tingkat kemiskinan pada September 2021 naik ke kisaran 10,25 persen hingga 10,45 persen menyusul penerapan PPKM level 3-4 yang diterapkan hingga 2 Agustus mendatang.
"Kami berharap pemerintah membuka opsi agar pekerja yang terkena dampak dapat memperoleh BLT atau bansos selama tidak memberikan beban yang terlalu berat bagi kemampuan finansial pemerintah atau bagi stabilitas ekonomi nasional," ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, Kamis (28/7/2021).
Hal tersebut penting, sambung Shinta, karena secara keseluruhan bansos memiliki penerima yang sama, yakni masyarakat kelas menengah bawah yang memang rentan terhadap kemiskinan ekstrim sepanjang PPKM level 3-4 sehingga sangat memerlukan bantuan dari pemerintah.
Lagipula, tambah Shinta, alokasi anggaran bansos secara keseluruhan diperbesar dan time frame distribusi stimulus perlindungan sosialnya juga dipercepat, yakni mulai Juli 2021, sehingga bertepatan dengan PPKM level 3-4 yang memicu kehilangan penghasilan masyarakat.
Seperti diketahui, pemerintah menambah alokasi anggaran serta mempercepat proses penyaluran bantuan sosial sebagai upaya menahan gelombang penolakan masyarakat terhadap penerapa PPKM Level 3-4 dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Baca Juga
Adapun, pemerintah menambah alokasi anggaran bantuan sosial dari Rp153,86 triliun pada 5 Juli 2021 menjadi Rp187,84 triliun pada 16 Juli 2021.
Secara lebih terperinci, anggaran disalurkan untuk program bantuan beras Bulog berjumlah bantuan 10kg/per keluarga dengan total sasaran 28,8 juta keluarga atau setara 115,2 juta orang yang merupakan penerima bantuan sosial tunai dan kartu sembako. Total anggaran yang diperlukan senilai Rp3,58 triliun.
Untuk bansos tunai, pemerintah menyasar 10 juta keluarga atau setara 40 juta orang dengan alokasi awal Rp17,46 triliun untuk periode Januari - April 2021 dan Mei - Juni 2021 yang dibayarkan pada Juli 2021. Besaran manfaat diperhitungkan senilai Rp300.000 per KPM.
Untuk bansos tunai usulan pemerintah daerah, terdapat 5,9 juta KPM dengan periode penyaluran 6 bulan senilai Rp200.000/KPM/bulan. Tambahan alokasi anggaran untuk bantuan sosial usulan pemda tersebut mencapai Rp7,08 triliun.
Selain itu, pemerintah menambah alokasi anggaran untuk program Prakerja dan bantuan subsidi upah untuk mendukung tenaga kerja. Pemerintah menambah anggaran untuk program tersebut hingga Rp10 triliun sehingga total menjadi mencapai Rp30 triliun dengan target 8,4 juta pekerja.
Tambahan anggaran lainnya dialokasikan untuk diskon listrik sampai dengan Desember 2021. Pemerintah menambah Rp1,9 triliun untuk diskon listrik sehingga totalnya menjadi Rp9,49 triliun dengan target 32,6 juta pelanggan.
Terakhir, pemerintah menambah alokasi anggaran untuk bantuan rekmin biaya beban/abonemen sampai dengan Desember 2021. Tambahan yang diberikan senilai Rp420 miliar sehingga total anggaran untuk bantuan tersebut menjadi Rp2,11 triliun dengan sasaran 1,14 juta pelanggan.
