Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah didorong untuk menambah anggaran stimulus kepada masyarakat di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Pasalnya, bantuan yang diberikan dirasa masih kurang.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa PPKM dengan stimulus yang minim kepada masyarakat memberi dampak domino.
“Angka pekerja yang terdampak pandemi meningkat karena sebelumnya BPS [Badan Pusat Statistik] laporkan 19 juta orang terdampak. Kalau orang menganggur, ya bisa jatuh di bawah garis kemiskinan,” katanya, Senin (26/7/2021).
Bhima menjelaskan bahwa saat ini pemerintah harus paralel menurunkan kasus harian penyebaran Covid-19 hingga angka kematian.
Di saat bersamaan, bantuan sosial harus diperbesar. Menurutnya, bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp300.000 dan subsidi upah Rp500.000 per bulan tidak cukup.
Angka yang dianggap rasional adalah BST antara Rp1 juta sampai Rp1,5 juta dan bantuan upah Rp5 juta selama selama 3 bulan yang di dalamnya termasuk pekerja informal.
Baca Juga
“Pemerintah masih punya kok spare dana Silpa [sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan] per Juni Rp136 triliun, ditambah dengan realokasi anggaran dari infrastruktur dan potong gaji tunjangan pejabat,” jelasnya.
Sebenarnya pemerintah telah menambah anggaran perlindungan sosial (perlinsos). Anggarannya naik dari Rp153,86 triliun ke Rp187,84 triliun.
Untuk program keluarga harapan tidak ada tambahan. Pemerintah mengalokasikan Rp28,31 triliun untuk 10 juta kepala keluarga.
Lalu, program kartu sembako, sebelumnya pemerintah menganggarkan untuk 18,8 juta keluarga dengan besaran manfaat Rp200.000 per bulan.
Selanjutnya bantuan beras dari Bulog. Setiap keluarga dengan total 28,8 juta mendapatkan 10 Kg. Total anggaran untuk ini Rp3,58 triliun.
BST menyasar kepada 10 juta keluarga selama enam bulan hingga Juni. Dengan total anggaran Rp17,46 triliun, setiap penerima manfaat mendapatkan Rp300.000 per bulan.
Kemudian, BST usulan pemerintah daerah (pemda). Sebanyak 5,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang menjadi usulan, bukan penerima kartu sembako, dan di luar bansos tunai ini menerima Rp200.000 selama enam bulan.
Untuk diskon listrik, pemerintah memperpanjang hingga akhir tahun. Dari anggaran awal Rp7,58 triliun, bertambah Rp1,91 triliun menjadi Rp9,49 triliun yang menyasar kepada 32,6 juta pelanggan.
Bantuan rekening minimum biaya beban/abodemen sampai akhir tahun untuk 1,14 juta pelanggan. Total alokasi naik menjadi Rp2,11 triliun dari Rp1,69 triliun.
Subsidi kuota juga diperpanjang hingga akhir tahun. Dari alokasi Rp3 triliun, ada tambahan Rp5,54 triliun untuk 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik.
Program prakerja dan subsidi upah dari alokasi awal Rp20 triliun untuk 5,6 juta peserta ditambah Rp10 triliun untuk 2,8 juta peserta.
Terakhir, dukungan pemerintah kepada masyarakat dan usaha kecil melalui bantuan langsung tunai desa. Sasarannya adalah 8 juta keluarga dengan manfaat Rp300.000 per bulan selama setahun. Total anggarannya Rp28,8 triliun.
