Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anggaran Perlinsos Bertambah Besar, Ini PR Wajib Pemerintah

Untuk membantu masyarakat yang terdampak PPKM Darurat, pemerintah menambah Rp33,9 triliun ke anggaran perlinsos hingga menjadi Rp187,8 triliun, dari awalnya sebesar Rp153,8 triliun. Namun, pemerintah harus membereskan realisasi anggaran yang terkait dengan daerah.
Warga terdampak pandemi COVID-19 antre untuk mencairkan bantuan sosial Sahabat (Santunan Hadapi Bencana Tunai) di kantor Kelurahan Banjarmlati, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (2/7/2020). /ANTARA FOTO-Prasetia Fauzani
Warga terdampak pandemi COVID-19 antre untuk mencairkan bantuan sosial Sahabat (Santunan Hadapi Bencana Tunai) di kantor Kelurahan Banjarmlati, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (2/7/2020). /ANTARA FOTO-Prasetia Fauzani

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menambah anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 untuk membantu jalannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021. 

Anggaran PEN ditambah menjadi Rp744,75 triliun dari awalnya sebesar Rp699,43 triliun. Meskipun alokasi terbesar masih untuk kluster kesehatan yaitu Rp214,95 triliun, kenaikan anggaran justru berada di kluster perlindungan sosial (perlinsos). 

Untuk membantu masyarakat yang terdampak PPKM Darurat, pemerintah menambah Rp33,9 triliun ke anggaran perlinsos hingga menjadi Rp187,8 triliun, dari awalnya sebesar Rp153,8 triliun. 

Agar efektif dan tepat sasaran, pemerintah disarankan untuk berkaca pada evaluasi PPKM Darurat pada Sabtu, (17/7/2021), yang lalu. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan pemerintah perlu melihat realisasi anggaran yang berkaitan dengan pemerintah daerah. 

Misalnya untuk bantuan perlinsos yang disalurkan melalui pemerintah daerah, anggaran yang mencapai Rp12 trilliun baru terealisasi sebesar Rp2,3 triliun. Angka tersebut setara dengan 19,2 persen dari pagu anggaran. 

“Padahal bantuan ini esensial untuk menjaga daya beli masyarakat di daerah,” jelas Yusuf kepada Bisnis, Rabu (21/7/2021). 

Sementara itu, Yusuf melihat update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi penting untuk diperhatikan, terlebih belajar dari pengalaman tahun lalu. Pasalnya, hal tersebut sangat mempengaruhi terkait dengan penyaluran bantuan yang tepat sasaran atau tidak. 

“Tidak up-to-date nya DTKS menjadikan masih ditemukannya error dari penyaluran bantuan perlindungan sosial in,” jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan peningkatan anggaran di sektor kesehatan, yang memiliki alokasi terbesar dalam PEN 2021, harus diikuti dengan peningkatan eksekusi dari belanja. 

Berkaca pada tahun lalu, realisasi anggaran PEN untuk kesehatan relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan kluster PEN yang lain.

“Tentu koordinasi K/L terkait seperti Kemenkes dan BNPB menjadi penting dalam penyaluran yang lebih optimal untuk anggaran PEN ini,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dany Saputra
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper