Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Inggris akan menetapklan pendekatan yang lebih disukai untuk kesepakatan perdagangan pasca-Brexit di Irlandia Utara. Hingga saat ini, dampak dari terpisahnya Inggris dari Uni Eropa masih menyebabkan ketegangan di wilayah tersebut.
Dilansir Bloomberg, pemerintah Inggris akan menjelaskan ke Parlemen pada hari Rabu (21/7/2021) mengenai bagaimana protokol perjanjian Irlandia Utara seharusnya diimplementasikan.
Adapun saat ini Inggris dan Uni Eropa berselisih mengenai protokol Irlandia Utara, yang merupakan bagian dari perjanjian Brexit untuk menghindari perpisahan tanpa kesepakatan perdagangan di Irlandia.
Inggris menyalahkan protokol tersebut atas ketegangan yang timbul baru-baru karena sejumlah masalah termasuk akses ke obat-obatan dan penjualan daging beku. Adapun protokol tersebut mengatur perbatasan perdagangan yang efektif antara Irlandia Utara dan daratan Inggris
Pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson menuduh UE terlalu berat sebelah dengan mewajibkan pemeriksaan perbatasan yang berlebihan pada makanan yang melintasi dari Inggris Raya ke Irlandia Utara, yang tetap berada di pasar tunggal UE. Blok tersebut membantah bahwa Inggris mundur pada komitmen yang dibuat dalam perjanjian internasional yang mengikat secara hukum.
Sebelumnya, Financial Times melaporkan bahwa menteri Inggris David Frost akan menguraikan rencana untuk menghilangkan sebagian besar pemeriksaan dan memperingatkan bahwa Inggris dapat menangguhkan protokol tersebut dengan menerapkan Pasal 16 jika UE tidak memberi jalan.
Baca Juga
“Implementasi protokol menyebabkan gangguan signifikan bagi rakyat Irlandia Utara," kata juru bicara Johnson dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan antara PM Boris dan PM Irlandia Michael Martin, dikutip Bloomberg pada Rabu (21/7/2021).
“Uni Eropa harus menunjukkan pragmatisme dan solusi yang perlu dicapai untuk mengatasi tantangan serius,” lanjutnya.
