Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan utilisasi industri keramik nasional berpotensi kembali terpuruk jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 berjalan berlarut-larut.
Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan utilisasi pabrikan telah membaik ke level 75 persen pada semester I/2021. Namun demikian, pihaknya akan masuk ke skenario buruk jika PPKM Level 4 berlanjut hingga Agustus 2021.
"[Kita bisa kembali seperti] PSBB ketat di awal 2020. Kapasitas [produksi] drop hingga 30 persen dan ada perumahan tenaga kerja sebanyak 20.000 orang dari total tenaga kerja 150.000 orang," ucapnya dalam konferensi pers Wacana Pengenaan Pelarangan Beroprasi Bagi Sektor Industri Manufaktur selama penerapan PPKM Mikro Darurat, Rabu (21/7/2021).
Edi menyampaikan penurunan tersebut disebabkan oleh praktik PPKM Level 4 di lapangna yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Menurutnya, aparat mengimbau toko-toko bangunan untuk tutup, sedangkan Kementerian Dalam Negeri telah memasukkan tokosemen dan bahan bangunan sebagai jenis toko yang boleh beroperasi.
Dengan demikian, arus kas industri keramik nasional turut terdistrupsi. Pasalnya, kondisi produksi di pabrikan berjalan lancar, namun hasil produksi menumpuk digudang industri dan ritel karena proses ritel terhambat.
"Jadi, per Agustus 2021 kami akan melakukan offline [pabrikan]. Penurunan kapasitas di Agustus tidak bisa dihindarkan lagi," ucapnya
Baca Juga
Selain itu, Edy meminta agar pemerintah meniadakan minimum surcharge atau volume pamakaian minimum terkait pemakaian gas industri selama Agustus-September 2021. Menurutnya, hal tersebut penting lantaran pabrikan akan mulai mengurangi kapasitas produksi mulai Agustus 2021.
Terakhir, Edy meminta agar industri keramik nasional diberikan diskon tarif listrik sebesar 30 persen di luar beban waktu puncak, yakni pada pukul 22.00-05.00. Edy berpendapat hal tersebut penting mengingat industri keramik berjalan selama 24 jam selama seminggu.
"Kami jalan terus tiga shift seminggu. Ini diskon dijalankan kembali karena efek dari PPKM ini," ucapnya.
