Bisnis.com, JAKARTA - Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 hingga semester I/2021 masih berada di jalur. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa realisasinya telah mencapai Rp283,2 Triliun.
“Tahun ini sesuai dengan UU [Undang-Undang] APBN, total defisit diperkirakan Rp1.006,4 triliun atau 5,7 persen dari PDB [produk domestik bruto]. Sampai semester I ini, 1,72 persen,” katanya melalui konferensi pers, Rabu, (21/7/2021).
APBN mencatat pendapatan negara sebesar Rp886,9 triliun. Angka ini tumbuh 9,1 persen dibandingkan tahun lalu dan 50,9 persen dari target APBN 2021.
Jika dirinci, penerimaan pajak Rp557,8 triliun atau tumbuh 4,9 persen dibandingkan tahun lalu. Pada 2020, pungutan negara mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu 12 persen atau hanya RP531,8 triliun.
Dari bea cukai, terkumpul Rp122,2 triliun atau tumbuh 31,1 persen. Dibandingkan tahun lalu yang naik 8,8 persen, loncatan ini lebih dari 3 kali lipat.
Penerimaan negara bukan pajak realisasinya Rp206,9 triliun. Capaian ini, menurut Sri Mulyani, luar biasa karena naik 11,4 persen dari tahun lalu Rp185,7 persen yang mengalami kontraksi 11,2 persen.
Baca Juga
Kemudian dari belanja negara, pemerintah telah mengeluarkan Rp1.170 triliun atau tumbuh 9,4 persen. Kenaikan yang cukup besar dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp696,3 triliun atau naik 19,1 persen.
Dari kementerian/lembaga (K/L), belanjanya Rp449,6 triliun atau melonjak 28,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan non-K/L Rp346,7 triliun atau naik 8,9 persen.
Sri Mulyani mencatat transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) masih mengalami kendala. Hingga semester I, hanya Rp373,9 triliun atau mengalami kontraksi 6,8 persen. Meski TKDD sudah ditransfer, pemerintah daerah masih belum menggunakannya.
“Kita berharap daerah dengan jumlah transfer yang dianggarkan mencapai Rp795,5 triliun bisa diakselerasi. Sehingga jangan sampai kita transfer tapi tidak langsung dirasakan masyarakat,” jelas Sri Mulyani.
