Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Industri Mamin Minta Tidak Ada Revisi Aturan jika PPKM Darurat Diperpanjang

Laporan dari anggota Gapmmi menyebutkan karyawan yang terpapar Covid-19 justru bukan dari pabrik, melainkan lingkungan rumah tinggalnya.
Pengembangan industri pengolahan susu oleh PT Frisian Flag Indonesia./dok. Frisian Flag
Pengembangan industri pengolahan susu oleh PT Frisian Flag Indonesia./dok. Frisian Flag

Bisnis.com, JAKARTA—Industri makanan dan minuman meminta pemerintah tidak merevisi aturan produksi di wilayah pabrikan terkait rencana perpanjangan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menyebut, pihaknya telah mendengar rencana pemberlakuan pengurangan karyawan di pabrik hingga 50 persen.

Hal itu tentunya akan berimbas kepada produktivitas dan daya saing industri yang saat ini sudah sulit.

“Saat ini kami masuk sektor kritikal, dan kami sudah meminta pemerintah agar bisa tetap berjalan seperti sekarang. Pada prinsipnya kami sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat di wilayah operasional pabrik,” katanya kepada Bisnis, Kamis (15/7/2021).

Adhi menuturkan, laporan dari anggota Gapmmi menyebutkan karyawan yang terpapar Covid-19 justru bukan dari pabrik, melainkan lingkungan rumah tinggalnya.

Menurutnya, pabrik industri makanan dan minuman memiliki banyak proses yang tidak memungkinkan adanya pengurangan karyawan dan kapasitas produksi.

Dia mencontohkan, industri susu yang setiap hari harus mengolah ratusan liter susu dan pabrik yang membutuhkan teknologi fermentasi.

Adhi menambahkan, pengurangan produksi akan menyebabkan peningkatan harga pokok produksi dan penurunan daya saing.

Tanpa adanya pengurangan karyawan, kata dia, saat ini banyak yang harus mengalami kendala perjalanan menuju pabrikan. Hal itu disebabkan penyekatan di sejumlah ruas jalan dan sistem pelacakan yang belum sempurna.

“Justru sebaiknya dilakukan perbaikan sistem. Apalagi saat ini kami juga sudah banyak terbebani biaya penanganan Covid-19 untuk test swab, PCR, hingga vaksin gotong royong,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ipak Ayu
Editor : Lili Sunardi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper