Bisnis.com, JAKARTA - Uni Eropa (UE) mempertimbangkan untuk menunda rencana pungutan digital kontoversial hingga musim gugur tahun ini atau September-November 2021. Keputusan ini diambil dalam rangka meningkatkan prospek kesepakatan reformasi pajak perusahaan global.
UE yang berkantor pusat di Brussels awalnya akan merilis proposal untuk retribusi digital minggu ini, tetapi telah kembali menundanya hingga 20 Juli.
Langkah itu mengikuti kesepakatan yang dicapai menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 tentang pajak global di Venesia akhir pekan lalu, setelah sebelumnya disetujui G7 bulan lalu.
Komisi Eropa mendapat tekanan kuat dari Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen untuk mengesampingkan proposal pajak digitalnya, menurut orang-orang yang mengetahui diskusi tersebut.
“Komisi tersebut merefleksikan bagaimana mendukung kesepakatan bersejarah G20. Dalam konteks itu kami sedang mempertimbangkan kemungkinan penundaan proposal terperinci tentang pajak digital hingga musim gugur, ”kata seorang pejabat, dilansir Financial Times, Senin (12/7/2021).
Pejabat itu menekankan keputusan akhir belum diambil dan akan dibahas ketika Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bertemu Yellen pada hari ini. Menteri Keuangan AS diperkirakan akan membahas masalah ini pada pertemuan dengan para menteri keuangan zona euro.
Baca Juga
Prospek penundaan disambut oleh Pascal Saint-Amans, kepala administrasi pajak di OECD.
“Penundaan pungutan digital UE adalah kabar baik. Memang lebih bijaksana untuk menunggu kesepakatan diselesaikan dan tidak mengambil risiko gangguan dengan proses legislatif yang rumit yang sedang berlangsung,” katanya.
Brussels diberi mandat oleh para pemimpin Uni Eropa Juli lalu untuk mengajukan retribusi digital sebagai bagian dari serangkaian tindakan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan baru. Salah satunya untuk membantu membiayai dana pemulihan sekitar 800 miliar euro.
Gagasan retribusi digital sangat ditentang di Washington, yang khawatir bahwa pendekatan UE yang berjalan sendiri akan mengancam pembicaraan pajak global.
Setiap pungutan yang terlihat seolah-olah menargetkan perusahaan teknologi berisiko memicu reaksi balik di Capitol Hill, membuat tugas pemerintahan Joe Biden untuk merombak aturan pajak perusahaan melalui Kongres menjadi lebih berat.
Pejabat UE menekankan proposal digital teranyar ini akan berbeda dari rencana 2018 untuk pajak yang menargetkan perusahaan teknologi terbesar di dunia, sebuah tindakan yang akhirnya kandas karena tentangan dari negara-negara anggota yang lebih kecil.
Sebaliknya, Brussels mengatakan akan berpotensi menargetkan ratusan perusahaan dengan operasi digital daripada secara khusus membidik raksasa teknologi AS.
Di Venesia, para menteri keuangan G20 mendesak semua anggota OECD yang belum bergabung dengan perjanjian untuk melakukannya. Mereka meminta semua negara dalam negosiasi untuk cepat mengatasi masalah yang tersisa dan menyelesaikan elemen desain pada pertemuan G20 berikutnya pada Oktober.
Ini termasuk berbagai perjanjian yang akan memungkinkan beberapa negara menggunakan dana talangan dari kesepakatan untuk mendorong investasi.
Yellen mengatakan G20 akan mencoba menarik negara-negara yang masih tak sepakat seperti Irlandia dan Hungaria, untuk menerima perjanjian tersebut. Namun, dia menambahkan bahwa persetujuan mereka tidak diperlukan untuk bergerak maju.
“Tidak penting bahwa setiap negara ikut serta,” katanya.
Dia memuji kemajuan G20 dan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada akhir pertemuan puncak bahwa dunia siap untuk mengakhiri perlombaan global ke bawah dalam perpajakan perusahaan, dan ada konsensus luas tentang bagaimana melakukannya.
Bruno Le Maire, Menteri Keuangan Prancis, menyebut kesepakatan pajak itu sebagai revolusi pajak sekali dalam satu abad.
Langkah selanjutnya untuk pertemuan G20 Oktober adalah menetapkan tarif pajak minimum yang disepakati secara global dan menentukan bagaimana pendapatan dari perpajakan akan dialokasikan antar negara.
