Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tangkap Banyak Kapal Malaysia & Vietnam, KKP Optimistis Berantas Illegal Fishing

KKP memiliki 30 armada kapal pengawas untuk menjaga sumber daya laut Indonesia dari praktik illegal maupun destructive fishing. Jumlah tersebut menurutnya memang belum ideal.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono - Youtube Setpres
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono - Youtube Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis dapat memberantas praktik illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI). Sejauh ini kapal asing yang paling banyak ditangkap berasal dari Malaysia dan Vietnam.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan terdapat beberapa wilayah rawan praktik IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia seperti Selat Karimata dan Laut Natuna Utara.

Selain itu, terdapat WPPNRI 571 atau perairan Selat Malaka dan Laut Andaman, WPPNRI 716 yakni perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera dan WPPNRI 718 di perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

"Jadi yang sering terjadi penangkapan itu ada di wilayah WPPNRI 711, 571, karena itu berbatasan dengan Laut China Selatan, lalu dengan Selat Malaka. Selanjutnya 718 itu juga kita sering tangkap kapal yang masuk dari wilayah Papua Nugini. Lalu kemudian WPPNRI 716," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (9/7/2021).

Trenggono menjelaskan KKP memiliki 30 armada kapal pengawas untuk menjaga sumber daya laut Indonesia dari praktik illegal maupun destructive fishing. Jumlah tersebut menurutnya memang belum ideal.

Namun, selama ini pengawasan tetap dilakukan seoptimal mungkin oleh tim Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) KKP. Sepanjang tahun 2021, terdapat 119 kapal illegal fishing yang ditangkap, di mana 41 diantaranya kapal penangkap ikan berbendera asing.

"Yang paling sering kami tangkap di wilayah 711. Paling banyak itu ada kapal Vietnam dan Malaysia," jelasnya.

Trenggono optimistis bahwa Indonesia dapat terbebas dari praktik illegal fishing di masa depan. Salah satu kuncinya perlunya penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum di laut.

Selama ini, katanya, KKP rutin berkoordinasi dengan TNI AL, Bakamla maupun Polairud yang tergabung dalam Satgas 115.

"Karena kalau kita bersatu antara AL, Bakamla, Polairud lalu kemudian ada KKP, saya memiliki keyakinan seluruh lubang-lubang (rawan) bisa kita tutup," paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Thomas Mola
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper