Bisnis.com, JAKARTA – Setelah penerapan PPKM mikro diperkirakan memangkas proyeksi penyerapan tenaga kerja, bursa kerja Indonesia kini dihantui oleh dugaan manipulasi realisasi investasi di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Dalam hasil Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi investasi fiktif senilai Rp15,22 triliun. Lembaga auditor eksternal itu menyebut dugaan manipulasi data berisiko mengganggu iklim dan daya saing investasi Tanah Air.
Menurut ekonom Universitas Indonesia (UI) sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi, dugaan manipulasi tersebut akan memberikan kerusakan terhadap kepercayaan investor asing sehingga dampaknya akan terasa cukup kentara dalam proses penyerapan tenaga kerja.
Terutama, lanjutnya, pembenahan sisi hulu sektor ketenagakerjaan yang sedang dilakukan pemerintah melalui sejumlah program peningkatan kemampuan SDM yang memerlukan waktu yang cukup lama, harus dibebani oleh upaya memperbaiki citra seiring dengan adanya kekhawatiran minggatnya investor.
"Kekhawatirannya adalah pembenahan yang dilakukan pemerintah dari sektor hulu untuk sektor ketenagakerjaan yang memerlukan waktu cukup lama dinilai akan dibarengi dengan belum pulihnya kepercayaan investor," ujar Fithra, Senin (28/6/2021).
Hal ini dinilai, kata Fithra, akan menjadi momok bagi penyerapan tenaga kerja yang sudah diproyeksi sebelumnya terpangkas akibat dampak penerapan PPKM mikro oleh pemerintah.
Baca Juga
Sebelumnya, pasar kerja Tanah Air sempat digadang-gadang menuju fase rebound tahun ini dengan target penyerapan tenaga kerja hingga 2,5 juta orang. Sayangnya, target tersebut kini harus dipangkas lebih dari separuhnya.
"Mudah-mudahan ada klarifikasi dari BKPM. Kalau tidak ini akan sangat menghantam gairah investasi asing. Kita sekarang sedang berebutan dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Isu seperti ini pasti akan sangat signifikan bagi para investor sehingga mereka akan memiliki perspektif negatif," ujarnya.
