Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menjaga keberlangsungan program angkutan umum perkotaan yang disiapkan dengan skema pemberian subsidi 100 persen atau buy the service (BTS).
Program transportasi massal berbasis angkutan jalan ini pertamakali diterapkan oleh Transjakarta.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno mengatakan pasal 158 Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan Menteri Perhubungan No. 9/2020 menegaskan peran pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan. Termasuk mekanisme susbisdi.
"Angkutan Massal Perkotaan merupakan public goods, sehingga pemerintah menjadi penanggung risiko dalam penyediaannya. Program buy the service [BTS] dilakukan dengan membeli layanan [memberikan subsidi 100 persen] dari operator dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan," katanya, Minggu (27/6/2021).
Oleh karenanya, dia menilai pemda juga harus berperan untuk menjaga keberlangsungan program yang telah berjalan di lima kota sejak 2020 dan ditargetkan diimplementasikan di enam kota pada tahun ini tersebut.
Guna menjaga keberlangsungan yang dimaksud, dia menyarankan lima hal. Pertama, pembuatan halte. Dapat berupa bus stop, halte eksisting (revitalisasi) atau kerja sama dengan pihak swasta. Halte ini kemudian dijadikan sebagai media iklan.
Kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dapat berupa kesadaran untuk kembali ke angkutan umum serta tata cara menggunakan angkutan umum.
Ketiga, pemerintah daerah diharapkan melakukan push strategy seperti pembatasan ruang dengan ganjil genap atau pengaturan waktu bus priority dalam jam sibuk. Dapat juga kebijakan lain yang berpihak ke angkutan umum.
Keempat, daerah diharapkan melakukan survey kondisi lalu lintas sebelum, saat dan sesudah dilaksanakannya BTS untuk didapat data yang akurat sebagai dasar evaluasi kemanfaatan program.
"Terakhir atau kelima, Pemerintah Daerah diharapkan juga dapat bersama Pemerintah Pusat untuk sama-sama mendukung program sebagaimana dimaksud serta melihat dampak ekonomi serta lingkungan yang dapat tercipta," pungkasnya.
Tahapan implementasi Buy The Service sudah dimulai pada 2020 untuk di lima kota, yaitu Medan (Trans Metro Deli melayani 5 koridor dan 72 bus, 345 titik halte), Palembang (Trans Musi Jaya melayani 4 koridor, 66 bus, 151 titik halte), Yogyakarta (Trans Yogya melayani 3 koridor, 44 bus, 113 titik halte), Solo (Batik Solo Trans melayani 4 koridor, 6 feeder, 90 bus, 105 MPU, 828 titik halte) dan Denpasar (Trans Metro Dewata melayani 4 koridor, 105 bus, 186 titik halte). Bus beroperasi selama 17 jam mulai jam 05.00 hingga 22.00.
Pada 2021, akan diimplementasikan di enam kota, yaitu Bogor (6 koridor), Banjarmasin (4 koridor, 77 armada bus, 195 titik halte), Purwokerto (3 koridor, 58 armada bus, 185 titik halte), Makassar (3 koridor, 86 armada bus, 261 titik halte), Bandung (5 koridor, 103 armada bus, 240 titik halte), Surabaya (6 koridor, 132 armada bus, 366 titik halte).
