Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diharapkan terus menggenjot kebijakan pro-lingkungan yang dinilai menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan dan praktik ekonomi hijau atau green economy.
Ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.
Herni Ramdlaningrum, Program Manager di Perkumpulan Prakarsa mengatakan untuk mewujudkan green economy tersebut dibutuhkan kerja sama berbagai pihak. Tak hanya pemerintah dan masyarakat sipil saja, tetapi juga butuh intervensi dari lembaga legislatif.
"Bagaimanapun climate change is real dan Indonesia harus makin agresif untuk transisi dari brown ke green economy. Paket stimulus kebijakan fiskal saat ini belum bisa mendorong pengembangan proyek-proyek green economy," ujarnya seperti dikutip, Jumat (25/6).
Menurutnya penganggaran yang tepat secara signifikan bisa mendorong berjalannya proyek-proyek green economy. Selain itu, dukungan dana dan gerakan yang serentak dari berbagai pihak juga sangat dibutuhkan.
Menurut Herni, salah satu cara agar green economy di Indonesia bisa lebih cepat terwujud yaitu perlu adanya kesepakatan dan target ambisi yang sama antar kementerian atau lembaga dalam mencapai net zero emission (NZE).
Baca Juga
"KLHK, Kemenkeu, dan Bappenas sudah bergerak menuju ekonomi hijau, dan ini harus selalu kita dorong supaya semakin ambisius target NZE-nya," kata Herni.
Dia mengatakan, kerja sama Kementerian ESDM dengan salah satu bank BUMN untuk mendukung pembiayaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap menjadi langkah baik yang perlu untuk terus didorong.
"Ini baik dan cukup strategis. Investasi ke arah pembangunan rendah karbon saat ini sangat dibutuhkan," ujarnya.
Menurutnya kerja sama tersebut bisa menjadi fondasi awal agar bank BUMN lainnya ikut andil dalam proyek pembangunan PLTS Atap.
Cut Nurul Aidha, Research & Knowledge Manager Perkumpulan Prakarsa menilai saat ini sudah ada langkah-langkah signifikan yang diambil pemerintah untuk menerapkan green economy.
Misalnya, adanya program Indonesia Green Growth milik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Meski demikian, masih membutuhkan waktu yang lama untuk mewujudkan green economy tersebut, tergantung kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, dan sebagainya.
"Green economy bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan akan tetapi juga harus inklusif secara sosial," kata Nurul.
Apalagi, lanjutnya, stimulus fiskal untuk proyek-proyek hijau masih sangat kurang.
Memang, fondasi pelaksanaan ekonomi hijau sudah ada, dan program penanganan perubahan iklim juga sudah dimasukkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.
Akan tetapi, perlu didukung juga reformasi kebijakan fiskal yang lebih adil dan berpijak ke implementasi green economy.
"Misalnya untuk revitalisasi pertanian atau perkebunan, jangan hanya sawit karena banyak jenis tanaman yang perlu diremajakan. Kalau digabung volumenya lebih besar dari hanya sawit saja (kopi, kakao, karet dan kelapa kalau digabung sekitar 90,000 hektar)," ujar Nurul.
Menurutnya dengan adanya reformasi fiskal atau ekspansi fiskal, Indonesia bisa mendapat dana dari sumber baru untuk membantu pembiayaan peremajaan semua tanaman perkebunan yang punya nilai komoditas tinggi.
Anggota Komisi VII DPR Ratna Juwita Sari menilai bahwa Indonesia belum serius menuju green economy. Pasalnya, belum ada regulasi yang jelas dan ekosistem usaha masyarakat yang masih 'nyaman' di zona konvensional.
Bahkan, kata Ratna, paket stimulus seperti kebijakan fiskal belum cukup mendorong pengembangan proyek-proyek hijau.
