Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia kembali turun status dari negara berpendapatan menengah tinggi jadi pendapatan menengah akibat pandemi Covid-19 yang menekan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya agar bisa keluar dari jebakan berpendapatan menengah atau middle income trap.
“Pemerintah sudah melihat beberapa alternatif untuk mengeluarkan Indonesia dari middle income trap secara lebih cepat,” katanya saat sambutan di acara Badan Pemeriksa Keuangan, Selasa (15/6/2021).
Airlangga menjelaskan bahwa cara yang dilakukan agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap adalah melalui digitalisasi.
Bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), skema teknis tengah disusun.
Akan tetapi dengan digitalisasi saja, Airlangga memperkirakan ekonomi Indonesia yang saat ini US$44 miliar bisa meningkat jadi US$140 miliar pada 2025.
Baca Juga
Apabila ditambah dengan servisifikasi, dia yakin bisa mengakselerasi pendapatan Indonesia sehingga bisa keluar dari middle income trap.
“Dengan digitalisasi saja, pendapatan [perkapita] kita pada 2040 bisa US$13.000. Namun kita tambah dengan servisifikasi, maka kita akan maju pada 2037 ke US$18.000. Tentu skenario ini kita akan kalibarasi,” jelasnya.
Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia menurut pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita, negara low income memiliki PNB sebesar US$1.035, lower middle income US$1.036 sampai US$4,045, upper middle income US$4.046 sampai US$12.535 dan high income lebih dari US$12.535.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tidak semua negara bisa menjadi negara maju. Banyak negara yang dari miskin kemudian naik status menjadi menengah lalu mandek di tingkat tersebut. Inilah yang disebut negara yang terperangkap pendapatan menengah (middle income trap).
“Hanya sedikit yang bisa lolos dari middle income trap. Indonesia sebagai negara yang berpikir, para ahli harus bisa pikirkan bagaimana caranya menghindari perangkap ini sehingga tidak berhenti kemajuannya atau bisa menangani penghalang untuk maju apakah itu tata kelola, korupsi, atau birokrasi,” katanya melalui diskusi virtual, Selasa (6/4/2021).
