Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini Alasan Sri Mulyani Irit Bicara Soal Isi RUU KUP dan Pajak Sembako

Sampai saat ini RUU KUP belum dibacakan di rapat paripurna DPR. Oleh karena itu, secara etika politik, Sri Mulyani belum bisa memberikan penjelasan sebelum dibahas di legislatif.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 11 Juni 2021  |  05:08 WIB
Sri Mulyani mempromosikan buah dan kopi lokal Indonesia. - Instagram @smindrawati
Sri Mulyani mempromosikan buah dan kopi lokal Indonesia. - Instagram @smindrawati

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sampai saat ini masih irit bicara saat ditanya mengenai Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) termasuk di dalamnya terkait pungutan untuk sembako.

Sri Mulyani mengatakan bahwa sampai saat ini RUU KUP belum dibacakan di rapat paripurna DPR. Oleh karena itu, secara etika politik, Sri Mulyani belum bisa memberikan penjelasan sebelum dibahas di legislatif.

“Karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan ke DPR melalui surpres [surat presiden]. Oleh karena itu, ini situasinya agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirim kepada DPR juga,” katanya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (10/6/2021).

Berdasarkan alasan itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah belum bisa menerangkan keseluruhan arsitektur perpajakan yang ada di dalam RUU KUP.

Akan tetapi yang muncul di publik saat ini, informasinya tidak penuh dan seakan-akan tidak mempertimbangkan situasi hari ini. Salah satunya wacana memajaki sembako saat kondisi ekonomi sedang terpukul.

Padahal, fokus pemerintah saat ini masih pada pemulihan ekonomi. Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah meminta untuk memikirkan bentuk dukungan kepada pengusaha yang bakal lambat dalam transisi menuju normal.

Di saat yang bersamaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada 2020, 2021, dan 2022 sedang bekerja ekstra untuk menjaga tekanan dari Covid-19. APBN pun tidak boleh terus-terusan seperti ini sehingga harus disehatkan.

“Tapi menyehatkan kembali dengan tetap menjaga momentum pemulihan itu harus dipilih atau dijaga dengan hati-hati. Maka ini yang sedang kita fokuskan. Pemulihan ekonomi namun tetap membangun pondasi bagi ekonomi dan perpajakan untuk tetap sehat ke depan. Nah, ini yang ingin kita jelaskan saat membahas RUU KUP dengan Komisi XI,” jelas Sri Mulyani.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr sri mulyani ppn uu kup
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top