Bisnis.com, JAKARTA — Industri tekstil dan produk tekstil dari hulu dan hilir menampik isu pemberlakuan safeguard pakaian jadi yang regulasinya tengah ditunggu akan mengganggu daya saing.
Hal tersebut telah diutarakan sejumlah asosiasi pusat perbelanjaan yang menilai safeguard pakaian akan membuat harga pakaian jenama global di pusat perbelanjaan menjadi naik dan masyarakat lebih memilih melakukan belanja pakaian di luar negeri atau produk impor secara daring.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan bahwa pada prinsipnya pengenaan safeguard bukan untuk menambah beban pakaian ternama, melainkan menegakkan perdagangan yang fair.
Hal itu sebagaimana hasil dari penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang menyebut adanya kerugian industri dalam negeri dari produk impor yang masuk selama ini.
"Kebijakan safeguard garmen ini murni untuk melindungi industri kecil menengah [IKM], seperti yang hanya memiliki 20—30 mesin dan harus mengalami kerugian karena barang impor yang murah," katanya dalam jumpa media virtual, Kamis (10/6/2021).
Jemmy menegaskan bahwa adanya safeguard pakaian jadi nantinya bukan berarti industri menutup diri, melainkan lebih pada memberikan waktu industri berbenah baik secara internal maupun eksternal. Pasalnya, pengenaan safeguard juga tidak akan selamanya.
Menurut Jemmy, industri TPT sebenarnya mulai mengalami peningkatan permintaan pada kuartal III/2020. Sayangnya, kondisi tersebut juga dimanfaatkan para trader guna menangkap peluang pada masa Lebaran 2021.
Seiring dengan hal itu, harga komoditas yang naik sudah membuat biaya produksi TPT naik 1,7 kali sehingga modal kerja pun harus ditambah sedangkan perbankan sulit mengucurkan kreditnya.
"Kami tentunya juga ingin IKM bisa sukses melakukan ekspor tetapi sebelum itu mereka perlu menguasai pasar dalam negeri terlebih dahulu," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta pun mengamini hal tersebut. Menurutnya, usulan safeguard saat ini juga berdasarkan nilai bukan persentase karena tidak akan signifikan memengaruhi harga pakaian bermerek.
"Mungkin yang jadi salah paham di ritel mereka menilai safeguard secara persentase, tetapi nantinya akan secara nilai sehingga benar-benar ditujukan untuk mematikan barang impor yang terlalu murah dan merusak pasar dalam negeri," katanya.
Redma pun menyebut secara neraca perdagangan saat ini kinerja ekspor TPT dalam beberapa tahun hanya bekisar di level 2 persen, sedangkan impor mencapai 9 persen. Alhasil, utilisasi industri dalam negeri saat ini paling mentok hanya 70 persen dan terus melandai bahkan ketika Lebaran pasar ritel terpantau dipadati pembeli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
