Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan menyebutkan dukungan kebijakan untuk industri garmen diperlukan di tengah kondisi perekonomian yang masih dalam tahap pemulihan.
Usulan pemberlakuan safeguard untuk produk garmen yang intens dibahas disebut telah memasuki tahap pengambilan keputusan.
“Usulan pelaku usaha untuk safeguard sudah diajukan kepada KPPI [Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia] dan sedang diproses, bahkan sudah memasuki tahap keputusan yang dibahas melalui Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional,” kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan Oke Nurwan kepada Bisnis, Kamis (22/4/2021).
Oke menjelaskan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) akan mempertimbangkan segala aspek dalam mengambil keputusan, termasuk aspek perlindungan industri di dalam negeri sampai aspek kondisi perekonomian nasional.
“Penerapan safeguard tentunya harus tepat sasaran. Industri mana yang harus dilindungi tanpa harus mengganggu investor yang sudah menanamkan investasinya di Indonesia,” lanjutnya.
Terpisah, Kepala Pusat Kajian Perdagangan Luar Negeri Kemendag Nurlaila Nur Muhammad mengatakan kain menjadi komoditas tekstil dan produk tekstil (TPT) yang mendominasi impor Indonesia dengan persentase sebesar 61,52 persen dari total US$6,98 miliar TPT yang masuk pada 2020.
Dia mengemukakan tren impor selama 2016 sampai 2020 sejatinya menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 2,42 persen per tahun.
Namun, sejumlah produk masih menunjukkan tren kenaikan, di antaranya adalah benang sebesar 0,38 persen dan pakaian jadi yang rata-rata naik 13,15 persen setiap tahunnya.
