Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat tidak menganggarkan kegiatan konstruksi infrastruktur jalan dan jembatan baru tahun depan. Dengan kata lain, program kerja konektivitas darat pada 2022 akan berfokus pada kegiatan wajib dan melanjutkan proyek tahun jamak.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mencatat kegiatan baru yang akan dilakukan pihaknya hanya seputar pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dan penggantian jembatan.
Kegiatan tersebut termasuk dalam program kegiatan wajib tidak terikat senilai Rp19,28 triliun atau 51,68 persen dari total pagu indikatif Ditjen Bina Marga.
"Kegiatan wajib terdiri dari preservasi jalan dan jembatan senilai Rp16,1 triliun, dukungan [pembebasan] lahan tol [senilai] Rp2 triliun, cadangan untuk penanganan bencana Rp0,36 triliun, [konstruksi] jembatan gantung [senilai] Rp0,4 triliun, dan dukungan turbinwas [peraturan, pembinaan, dan pengawasan] Rp0,42 triliun," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Rabu (9/6/2021).
Sementara itu, anggaran pembangunan jalan tol pada 2022 hanya mencapai Rp4,62 triliun sepanjang 16,2 kilometer. Namun, konstruksi tol yang dimaksud merupakan proyek tahun jamak yang dilanjutkan pada tahun depan, seperti jalan tol Serang—Panimbang dan Semarang—Demak.
Program infrastruktur jalan akan dilakukan dengan tiga jalur, yakni pembangunan sembilan ruas jalan nasional bukan tol sepanjang 239 kilometer, preservasi dan peningkatan struktur pada 25 ruas jalan sepanjang 2.230 kilometer, dan penanganan mendesak dan tanggap darurat.
Hedy sebelumnya mengatakan bahwa target konstruksi jalan nasional nantinya akan bersifat dinamis. Menurutnya, penyesuaian target akan mengikuti ketersediaan sumber daya dan perkembangan situasi.
Ditjen Bina Marga memiliki dua target utama pada 2024, yakni pengoperasian jalan tol sepanjang 4.630,25 kilometer dan persentase kemantapan jalan nasional di level 97 persen.
Adapun, realisasi pengoperasian jalan tol hingga awal 2021 baru mencapai 2.342,42 kilometer, sedangkan persentase kemantapan jalan nasional berada di posisi 91,27 persen atau sepanjang 47.017 kilometer.
Hedy sebelumnya mencatat ada tiga tantangan yang harus dihadapi dalam konstruksi jalan tol pada 2021 yang bermuara pada pendanaan proyek-proyek jalan tol. Menurutnya, biaya dan dana yang tersedia setelah penajaman proyek jalan tol untuk 2021 tidak sebanding.
