Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sudah Berbadan Hukum, BUMDes Diharapkan Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi di Desa

Dengan unit usaha beragam seperti pariwisata, jasa, simpan pinjam dan sebagainya, Abdul menilai BUMDes dapat berkontribusi untuk memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2020). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2020). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan kunci kesuksesan dalam memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dengan unit usaha beragam seperti pariwisata, jasa, simpan pinjam dan sebagainya, Abdul menilai BUMDes dapat berkontribusi untuk memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa. Apalagi, posisi BUMDes yang saat ini telah resmi berbadan hukum kini setara dengan BUMN dan BUMD, hanya saja dengan level yang berbeda.

“Jadi kalau misalnya bicara tentang pengelolaan air di tingkat nasional dikelola oleh BUMN, pengelolaan air di tingkat kabupaten atau provinsi dikelola oleh BUMD, pengelolaan air di tingkat Desa maupun antar desa dikelola oleh BUMDes ataupun BUMDes Bersama,” ujarna saat kunjungan ke Sidorjo, Jawa Timur, Minggu (6/6/2021).

Bahkan, Abdul mencatat sudah ada BUMDes yang sudah melakukan ekspor, salah satunya BUMDes di Kabupaten Alor dengan komoditas ekspor vanilanya.

Oleh karena itu, Kementerian Desa PDTT tidak akan membatasi kerja sama yang dilakukan antar desa, bahkan lintas kabupaten maupun provinsi untuk membentuk BUMDes Bersama.

“Kita akan terus konsolidasi supaya semakin banyak BUMDes sedang menggalakkan komoditas ekspor, ini juga tergantung dengan data-data, tentang potensi desa, potensi unggulan desa,” ucap Abdul.

Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan apabila desa yang bekerja sama memiliki kesamaan potensi dan produk unggulan.

Untuk mengetahui hal tersebut, maka itu Abdul mendorong agar desa-desa di seluruh Indonesia segera melakukan pemutakhiran data desa berbasis SDGs. Salah satu tujuannya adalah untuk mendata seluruh potensi desa, termasuk juga permasalahannya, agar bisa dikelola dengan maksimal.

“Itu yang kemudian bisa saling memberikan dan saling menguntungkan. Dari mana kita bisa tahu ini? Kembali, kuncinya cuma satu, data, sekali lagi data,” pungkasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Ropesta Sitorus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper