Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mencatat realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 11 Mei 2021 sebesar Rp172,35 triliun.
jumlah tersebut baru mencapai 24,6 persen dari total pagu anggaran tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp699,43 triliun.
Jika dilihat berdasarkan pos anggaran, realisasi pada pos kesehatan tercatat paling kecil, yaitu baru mencapai Rp24,9 triliun atau sebesar 14,2 persen dari pagu Rp175,22 triliun.
Kemudian, realisasi anggaran untuk program prioritas mencapai Rp21,8 triliun atau sebesar 17,6 persen dari pagu Rp123,67 triliun.
Selanjutnya, realisasi anggaran untuk mendukung UMKM dan korporasi telah mencapai Rp42,03 triliun atau 21,7 persen dari pagu Rp193,53 triliun.
Pemerintah juga mencatat realisasi anggaran untuk pos perlindungan sosial telah mencapai Rp56,79 triliun atau sebesar 37,8 persen dari pagu Rp150,28 triliun.
Baca Juga
Sementara, realisasi anggaran untuk insentif usaha tercatat sebesar Rp26,83 triliun atau 47,3 persen dari pagu sebesar Rp56,72 triliun.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan serapan anggaran program PEN yang masih rendah hingga Mei 2021 ini perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya pada pos kesehatan yang masih sangat kecil.
Pasalnya, dari pengalaman tahun lalu, tidak optimalnya perencanaan dan realisasi anggaran PEN menjadi salah satu penghambat proses pemulihan ekonomi, di samping tren penyebaran Covid-19 yang cenderung tidak menentu.
“Dengan relatif masih rendahnya anggaran PEN untuk kesehatan, tentu ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Jangan program vaksinasi dan peningkatan kapasitas test, tracing, dan isolasi menjadi tidak optimal dan pada muaranya akan mengganggu ritme pemulihan ekonomi,” katanya kepada Bisnis, Senin (17/5/2021).
Yusuf menyampaikan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun ini diperkirakan akan memasuki jalur optimis. Namun, tren pertumbuhan positif belum tentu akan berlanjut jika kasus Covid-19 kembali mengalami peningkatan.
Bahkan, menurutnya, pemerintah perlu menyelesaikan hambatan terkait dengan implementasi program PEN, khususnya di bidang kesehatan tersebut.
“Pemerintah perlu mencari bottleneck dari realisasi anggaran PEN khususnya kesehatan ini ada dimana, apakah di masalah koordinasi antara kementerian dan lembaga, atau misalnya di administrasi. Ini yang perlu dibicarakan bersama,” jelasnya.
