Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia telah menyetujui Kerangka Kerja Kemitraan (Country Partnership Framework/CPF) dengan Indonesia yang baru untuk periode 2021-2025.
Tujuan menyeluruh dari kerangka kerja baru tersebut adalah untuk meningkatkan upaya pemulihan perekonomian akibat Covid-19 serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di masa yang akan datang.
“Melalui kerangka kerja ini, Grup Bank Dunia akan melanjutkan kemitraannya bersama Indonesia dengan mendukung upaya pemulihan dari dampak pandemi seraya melaju semakin dekat dengan tujuan-tujuannya mencapai pertumbuhan inklusif, membangun kelas menengah yang tangguh, dan kemudian bergabung dengan negara-negara berpenghasilan tinggi,” kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Victoria Kwakwa.
Menurutnya, CPF yang baru tersebut disiapkan di bawah bayang-bayang pandemi yang masih berlangsung, yang tidak hanya memakan korban jiwa dalam jumlah yang tidak sedikit, tetapi juga telah menyebabkan dampak ekonomi yang serius bagi negara ini.
Dirancang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), CPF yang baru berfokus pada empat bidang kerja sama. Keempat bidang tersebut a.l. memperkuat daya saing dan ketahanan perekonomian, meningkatkan infrastruktur, mengembangkan modal manusia, dan mendukung pengelolaan aset-aset alam, sumber mata pencaharian berbasis sumber daya alam, dan ketahanan terhadap bencana.
Akibat pandemi, pemerintah Indonesia telah mengalihkan fokusnya pada penguatan kebijakan dan kelembagaan, terutama di sektor kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan digitalisasi.
Baca Juga
Khususnya pada aspek digital, lanjutnya, CPF ditujukan untuk memperbaiki tingkat efisiensi dan inklusi dengan meningkatkan berbagai layanan maupun mengatasi kesenjangan digital.
“Sektor swasta memainkan peran penting dalam membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi, di mana kepemimpinan International Finance Corporation (IFC) dalam mengembangkan berbagai peluang yang berkelanjutan dan inklusif maupun dalam menggerakkan lebih banyak investasi swasta akan menjadi sangat penting bagi upaya pemulihan di negara-negara klien kami,” kata Wakil Presiden IFC, Asia dan Pasifik Alfonso Garcia Mora.
Sejalan dengan semangat CPF ini, dia menegaskan Bak Dunia juga akan terus berfokus dalam mendorong keuangan yang inklusif melalui kerjanya terkait digitalisasi maupun kelanjutan kerja sama dengan UMKM serta memberikan bantuan teknis untuk memodernisasi infrastruktur pasar modal.
Melalui pemanfaatan pembelajaran dari berbagai program pemerintah hingga saat ini dan menyesuaikan strategi untuk memperkuat respons terhadap ketidakpastian akibat pandemi, CPF didasarkan pada suatu kerangka kerja menyeluruh untuk periode lima tahun yang melibatkan beragam pendekatan yang akan diterapkan selama tiga tahun pertama periode kerangka kerja tersebut.
“Selama tahun ini dan tahun depan, Bank Dunia akan memusatkan upayanya untuk membantu memastikan berlangsungnya pemulihan dari pandemi secara berkelanjutan, termasuk juga mendukung reformasi ekonomi yang diperlukan, meningkatkan pendapatan, dan menyegarkan kembali berbagai upaya di bidang perubahan iklim, digitalisasi, dan kesetaraan gender,” ujar Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen.
“Kami berkomitmen untuk melanjutkan dukungan kepada Pemerintah Indonesia pada tema-tema lintas-bidang tersebut dan juga pada upaya pemberantasan kemiskinan untuk mendukung Indonesia menjadi lebih sejahtera.”
Satu menambahkan penyusunan CPF baru ini melibatkan konsultasi yang dilakukan secara virtual dengan pemerintah, para mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta.
Salah satu hasil utama dari rangkaian konsultasi tersebut adalah persetujuan dari para pemangku kepentingan mengenai dampak menyeluruh perubahan iklim bagi negara ini dan sekitarnya, serta dorongan kepada Grup Bank Dunia untuk melanjutkan dukungannya bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan terkait lingkungan dan iklim.
