Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Konsumsi Belum Bergairah, Ekonom Indef Sarankan Pemerintah Tanggung PPN

Indef menyarankan pemerintah untuk menanggung PPN 10 persen untuk para konsumen, atau dapat dengan menurunkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 5 persen.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 28 April 2021  |  15:22 WIB
Pengunjung memilih pakaian di salah satu toko pakaian di Grand Indonesia, Jakarta, Selasa (24/12/2019). - ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Pengunjung memilih pakaian di salah satu toko pakaian di Grand Indonesia, Jakarta, Selasa (24/12/2019). - ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah untuk menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) untuk belanja barang ritel.

Pasalnya, menurut Bhima, keringanan dalam bentuk insentif PPN merupakan aspek yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dari sisi demand (permintaan).

Bhima menyarankan pemerintah untuk menanggung PPN 10 persen untuk para konsumen, atau dapat dengan menurunkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 5 persen.

“Itu harapannya kalau orang belanja di retail makanan-minuman, itu langsung lihat di struk, ‘Wah PPN-nya kurang nih?’. Harga jual akhirnya pada tangan konsumen jadi lebih murah,” ujar Bhima dalam diskusi virtual, Rabu (28/4/2021).

Terkait dengan besaran yang akan ditanggung oleh pemerintah, Bhima mengatakan hal tersebut dapat didiskusikan lebih lanjut, karena hal tersebut berkaitan dengan rasio pajak dan defisit pemerintah.

Menurutnya, yang harus diutamakan adalah mengeluarkan kebijakan tersebut dalam jangka pendek, agar dapat meningkatkan sisi permintaan dari masyarakat.

Adapun, Bhima memaparkan insentif perpajakan banyak disalurkan namun untuk UMKM atau badan usaha lainnya saja sepanjang 2020. Misalnya, penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dan penanggungan PPh untuk UMKM.

Sementara, menurutnya daya beli dan kepercayaan (confidence) masyarakat untuk belanja masih belum pulih sampai ke level sebelum pandemi. Hal tersebut terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih belum mencapai 100 yaitu sebesar 93,4 pada Maret 2021. Meskipun, IKK Maret 2021 terus naik dibandingkan dengan IKK pada dua bulan sebelumnya.

“Artinya masih belum [sampai di] fase masyarakat secara umum mau belanja. Apalagi, masih ada pembatasan sosial,” ungkapnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

konsumsi ppn
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top