Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Persentase BPHTB Tak Diturunkan Hambat Program Sejuta Rumah

Pengembang terus mendesak pemda-pemda untuk menurunkan besarpersentase Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Newswire
Newswire - Bisnis.com 14 April 2021  |  16:22 WIB
Ilustrasi pembangunan perumahan - Istimewa
Ilustrasi pembangunan perumahan - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meminta relaksasi Bea Pemilikan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB) untuk kepemilikan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan bagi milenial.

Sekjen Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan BPHTB sebesar 5 persen atas kepemilikan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghailan rendah (MBR) dan bagi milenial untuk rumah di bawah Rp500 hingga Rp700 juta sangat memberatkan bagi konsumen.

Bahkan, menurut dia, dampak selanjutnya, dalam kondisi pandemi seperti sekarang, ketiadaan penurunan BPHTB akan berkontribusi buruk bagi tidak tercapainya Program Sejuta Rumah.

"Besaran BPHTB sebesar 5 persen merupakan 5 kali atau 500 persen besaran DP [down payment]," ujarnya kepada Bisnis di Jakarta pada Rabu (14/3/2021).

Hal itu dapat berpotensi merugikan sekaligus merupakan kendala bagi MBR dan milenial memperoleh hunian yang sangat diperlukan pada masa pandemi ini yang mendorong tren bekerja dari rumah.

Selain itu, mayoritas MBR dan milenial yang sangat memerlukan rumah yang layak ini terlalu berat untuk dibebankan BPHTB sebesar 5 persen ini.

Dia juga berpendapat besaran BPHTB sebesar 5 persen ini, bisa mengganggu realisasi pencapaian Program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah khususnya bagi konsumen MBR dan milenial," tuturnya.

Sebelumnya sejumlah developer dan pengamat bisnis properti menilai penurunan besaran BPHTB akan berperan penting untuk mendorong perputaran roda bisnis properti sekaligus melengkapi stimulus yang telah diberikan berupa DP 0 persen dan pemangkasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Namun, permintaan penurunan BPHTB ini agak sulit direalisasikan, karena kewenangannya berada di pemerintah-pemerintah daerah.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

stimulus ekonomi stimulus fiskal BPHTB program sejuta rumah
Editor : M. Syahran W. Lubis

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top