Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan untuk mengenjot konsumsi masyarakat di kuartal II/2021.
Kebijakan tersebut yakni, penyaluran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13, percepatan pemberian bantuan sosial, dan subsidi ongkos kirim (ongkir) belanja pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan demand di masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan.
“Pertumbuhan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19 ini harus berjalan seiring, oleh karena itu [kebijakan] yang terkait dengan demand side itu perlu dilanjutkan,” kata Airlangga dalam keterangan pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (07/04/2021).
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah berpendapat bahwa paket kebijakan tersebut tidak akan memiliki pengaruh yang banyak terhadap konsumsi secara keseluruhan.
Piter mengatakan penyaluran THR, gaji ke-13, dan subsidi ongkir Harbolnas lebih menyasar kepada kelompok ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan, dia memandang turunnya konsumsi di tengah pandemi cenderung lebih disebabkan oleh kelompok ekonomi menengah ke atas yang belum confident (percaya diri) untuk melakukan konsumsi.
Baca Juga
Meski begitu, Piter tidak menampik bahwa turunnya konsumsi disebabkan oleh daya beli kelompok menengah ke bawah, dan kelompok menengah ke atas yang menahan konsumsi.
“Sementara, kontribusi konsumsi kelompok menengah atas ini mencapai 80 persen. Jadi bisa dikatakan turunnya konsumsi ditengah pandemi sekarang ini lebih [karena] kelompok menengah atas masih belum [confident] untuk melakukan konsumsi. Bukan sepenuhnya karena masalah daya beli,” katanya kepada Bisnis, Kamis (8/4/2021).
Sebaliknya, Ekonom BCA David Sumual mengatakan kebijakan tersebut diharapkan bisa cukup efektif meningkatkan konsumsi.
David mengatakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut dapat meningkatkan belanja masyarakat meskipun adanya larangan mudik.
Adapun, dia menganggap larangan mudik dapat mencegah penyebaran virus, agar nantinya pengetatan pembatasan tidak perlu kembali dilaksanakan semisal angka kasus melonjak.
“Harapannya mungkin walaupun ada larangan mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19, tapi di sisi lain belanja masyarakat tidak terganggu,” ujar David kepada Bisnis, Kamis (8/4/2021).
Sebelumnya, pemerintah mengestimasi sejumlah realisasi dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Ketua KPCPEN menyebut estimasi konsumsi rumah tangga yang dapat dipicu dengan pemberian THR adalah sekitar Rp215 triliun.
Kemudian, percepatan penyaluran perlindungan sosial memiliki estimasi realisasi sebesar Rp14,12 triliun. Sementara itu, pemerintah turut menganggarkan sekitar Rp500 miliar untuk subsidi ongkos kirim belanja produk nasional, pada penyelenggaraan Harbolnas yang jatuh di H-10 dan H-5 Idulfitri.
