Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

G20 Dorong Konsensus Pajak Minimum Global pada Tengah Tahun Ini

Kesepakatan negara-negara G20 ini dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi dunia, yakni meningkatkan pendapatan bagi banyak pemerintah saat mereka mencoba membangun kembali ekonomi mereka setelah pandemi.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 08 April 2021  |  12:25 WIB
Presiden Joko Widodo (depan, ketiga kiri) berpose bersama para kepala negara, dan kepala pemerintahan negara G20 saat sesi family photo di sela-sela menghadiri KTT G20, di Osaka, Jepang, Jumat (28/6/2019).  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 digelar pada tanggal 28-29 Juni 2019. - Reuters/Kim Kyung/Hoon
Presiden Joko Widodo (depan, ketiga kiri) berpose bersama para kepala negara, dan kepala pemerintahan negara G20 saat sesi family photo di sela-sela menghadiri KTT G20, di Osaka, Jepang, Jumat (28/6/2019). Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 digelar pada tanggal 28-29 Juni 2019. - Reuters/Kim Kyung/Hoon

Bisnis.com, JAKARTA - Dorongan untuk merombak pajak korporasi global menemukan momentum tepat ketika para menteri keuangan dan gubernur sentral G20 berjanji mencapai konsensus pada tengah tahun ini.

Rencana itu sebelumnya diinisiasi oleh proposal Amerika Serikat melalui Menteri Keuangan Janet Yellen. Sebagai respons dari proposal ini, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral mengatakan mereka berkomitmen untuk mencapai solusi global dan berbasis konsensus tentang pajak minimum perusahaan global dan cara memungut keuntungan dari raksasa teknologi multinasional.

Kesepakatan negara-negara G20 ini dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi dunia, yakni meningkatkan pendapatan bagi banyak pemerintah saat mereka mencoba membangun kembali ekonomi mereka setelah pandemi.

Namun, yang lain mungkin menolak, seperti yang diisyaratkan Irlandia, dan penegakan akan terbukti rumit jika negara lain berhasil menyediakan tempat bebas pajak.

Setelah perselisihan selama bertahun-tahun selama masa kepresidenan AS Donald Trump, pembicaraan untuk mengubah sistem pajak global telah dipercepat di bawah penggantinya Joe Biden.

Menteri Keuangan Janet Yellen pekan lalu memaparkan rencana untuk pungutan global minimum 21 persen, jauh lebih tinggi dari 12,5 persen persen yang sedang dibahas di antara hampir 140 negara di Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

"Menkeu Yellen telah menekankan perlunya menetapkan tarif minimum untuk perusahaan multinasional, ini konsisten dengan pekerjaan yang terjadi di dalam G20," kata Menteri Keuangan Italia Daniele Franco, dilansir Bloomberg, Kamis (8/4/2021).

Dia melanjutkan perpajakan internasional telah menjadi masalah selama beberapa tahun dan dia melihat percepatan penyelesaiannya pada tahun ini.

Sesaat sebelum pertemuan itu, Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan bahwa negaranya terbuka untuk tarif yang lebih tinggi dari 12,5 persen. Dia juga mengatakan Prancis sedang mempertimbangkan proposal yang telah lama ditunggu-tunggu dari AS tentang cara mengenakan pajak atas keuntungan perusahaan teknologi.

Langkah seperti itu akan berbagi hak untuk mengenakan pajak atas keuntungan bisnis AS seperti Facebook Inc. dan Alphabet Inc., dan menandai terobosan signifikan setelah bertahun-tahun ketidaksepakatan transatlantik yang mengakar tentang masalah ini.

Momentum yang berkembang telah memenuhi skeptisisme dari negara-negara kecil yang telah menarik investasi dari perusahaan internasional dengan tarif pajak yang rendah. Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe mengatakan perhatian harus diberikan pada ukuran ekonomi dalam menetapkan aturan baru.

“Pada saat ini, prinsip tarif pajak efektif minimum global, kami memang memiliki keraguan tentang itu, mereka memang bisa cukup kuat, tetapi kami ingin mendengar semua pandangan terkait dengan ini," kata Donohe.

Sekretariat Negara Swiss untuk Keuangan Internasional mengatakan bahwa tarif pajak minimum internasional harus moderat dan tidak boleh ada perlombaan ke bawah atau perlombaan ke atas.

Para kepala keuangan G20 juga mendukung perpanjangan keringanan utang untuk negara-negara termiskin di dunia hingga akhir tahun, dan mendukung inisiatif untuk meningkatkan sumber daya keuangan IMF sebesar US$650 miliar untuk membantu ekonomi paling rentan di dunia.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak g20
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top