Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hingga saat ini negara-negara anggota G20 masih belum menemukan kesepakatan bersama terkait dengan pajak digital.
Padahal, dia menjelaskan pajak digital merupakan salah satu isu yang penting dan menarik perhatian seluruh kementerian keuangan negara anggota G20 karena seluruh negara saat ini tidak dapat terhindar dari digitalisasi, termasuk penetrasi berbagai kegiatan ekonomi melalui platform digital.
Sri Mulyani menyampaikan diharapkan kesepakatan terkait dengan pajak digital akan dilakukan tahun ini dalam presedensi Italia, atau pada tahun depan di presedensi Indonesia.
“Seperti yang kita tahu, Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam presedensi G20 tahun depan. Jadi, kami akan mendukung keberhasilan kesepakatan pajak digital,” katanya, Selasa (16/3/2021).
Dia mengatakan, ada empat alasan pajak digital harus diterapkan. Pertama, data transaksi dalam perdagangan digital akan terekan dengan baik dan akurat. Hal itu akan menguntungkan dari sisi pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan.
Kedua, transaksi digital selama ini dianggap berisiko, sehingga dapat menjadi media penyalahgunaan untuk transaksi ilegal. Pemungutan pajak digital perlu diatur agar tidak berpotensi terjadi penghindaran pajak atau pencucian uang.
Ketiga, untuk menciptakan level persaingan yang sama antara pelaku usaha digital maupun pelaku usaha konvensional. Sri Mulyani mengatakan pihaknya kerap mendapat keluhan dari pelaku usaha konvensional karena mengira pelaku bisnis digital tidak dikenakan pajak.
“Bagi kami, ini tantangan yang harus ditangani bagi untuk bisa menciptakan level playing fieds yang sama,” ujarnya.
Terakhir, Sri Mulyani mengatakan pemungutan pajak digital juga akan mengurangi potential loss dalam penerimaan negara.
