Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginginkan kepemilikan saham sebesar 14 persen PT Timah Tbk. (TINS).
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan mengatakan bahwa sudah lebih dari 350 tahun tambang timah di daerahnya dieksploitasi, tetapi hasil yang diperoleh untuk membangun daerah tidak sebanding dengan kerusakan alam yang ditimbulkan.
Dalam permohonannya, Pemprov Kepulauan Babel menginginkan agar Pemerintah Indonesia selaku pemilik saham PT Timah sebesar 65 persen melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) (Persero) sebagai induk perusahaan pertambangan, menghibahkan 14 persen saham kepada Pemprov Kepulauan Babel.
"Harapan kepada Pemerintah Indonesia untuk memberikan saham sebesar 14 persen dan tambahan royalti," ujar Erzaldi dalam audiensi dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (7/4/2021).
Selain itu, dia juga meminta agar pemerintah pusat dapat menaikkan royalti komoditas logam timah dari 3 persen menjadi 10 persen. Menurutnya, tarif royalti timah sudah sangat lama tidak mengalami peningkatan, sementara komoditas tambang lainnya, seperti batu bara, bijih nikel, bijih besi, emas, bauksit, dan lainnya telah meningkat jauh.
"Kami rela apa yang di alam kami diambil dan diproduksi sehingga mendapatkan sesuatu, memberikan manfaat kepada bangsa dan negara Indonesia. Tapi miris rasanya ketika daerah kami yang memiliki sumber daya alam melimpah ini tidak sebanding dengan apa yang kami dapati," katanya.
Adapun, permintaan Pemprov tersebut ditujukan untuk mendukung program pembangunan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Saat ini, kata Erzaldi, Pemprov tengah menggencarkan transformasi pembangunan di wilayahnya dari sektor pertambangan ke pariwisata. Transformasi ini untuk mengantisipasi cadangan timah yang hampir habis. Namun untuk melakukan hal tersebut, kapasitas fiskal Pemprov sangat terbatas.
"Bisa dibayangkan kalau timah ini enggak ada lagi dari mana lagi sumber kami untuk membangun. Ini pertimbangan kami ketika ajukan permohonan ini secara terbuka kepada pemerintah RI," katanya.
Staf Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safari ANS menambahkan bahwa dari royalti 3 persen dari PT Timah, sebesar 20 persennya menjadi bagian dari pemerintah pusat, sehingga jika royalti dinaikkan menjadi 10 persen juga akan berdampak pada penerimaan yang diperoleh pemerintah pusat.
"Berdasarkan data PT Inalum pada 2019 sudah jual 65.000 ton timah, tapi PT Timah hanya nyumbang ke negara Rp1,1 triliun. Itu kecil dibandingkan mereka sudah transaksi segitu nilainya Rp17 triliun dengan harga timah pada 2019 rata-rata US$18.000 per ton," kata Safari.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya mengusulkan agar royalti timah bisa dikenakan secara berjenjang agar kenaikan royalti tidak terlalu membebani PT Timah.
"Misalnya, harga pokok produksi PT Timah saat ini US$18.000, nah tetap pada batas US$18.000 tetap 3 persen. Tapi ketika di atas itu, kan sudah nikmati keuntungan kenapa tidak 10 persen," kata Bambang.
Bambang juga mendukung terkait kepemilikan saham Pemprov di PT Timah. Keberadaan pemerintah daerah di PT Timah dapat berperan sebagai fasilitator atau katalisator persoalan yang muncul di masyarakat. Namun, pemberian bagian saham harus dilakukan dengan skema yang benar mengingat PT Timah merupakan perusahaan publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
