Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

SWF Indonesia Mirip 1MDB Malaysia, Menteri Keuangan dan BUMN Harus Hati-Hati

Melihat tata kelola yang hampir serupa, Dewan Pengawas (Dewas) INA harus profesional dan berpikir keras agar pengelolaan investasi yang berasal dari aset negara tidak melenceng.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 31 Maret 2021  |  18:10 WIB
Anggota Komisi Keuangan DPR Muhammad Misbakhun.  - Antara
Anggota Komisi Keuangan DPR Muhammad Misbakhun. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Investment Authority (INA) memiliki karakteristik yang sama dengan lembaga pengelola investasi (LPI) di Malaysia, yaitu 1MDB.

Seperti diketahui 1MDB Malaysia diwarnai oleh skandal korupsi yang dilakukan Najib Razak selaku mantan Perdana Menteri Negeri Jiran.  Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan hal serupa tidak boleh terjadi di Tanah Air.

Anggota Komisi Keuangan DPR Muhammad Misbakhun mengatakan bahwa umumnya LPI didanai oleh cadangan devisa bank sentral yang surplus. Kalau tidak, dari perdagangan atau pendapatan ekspor sumber daya alam.

“Namun Malaysia tidak punya dana cukup kuat. Ini kasusnya hampir sama dengan Indonesia di mana kita masih harus meminta dukungan invetasi dari asing dengan menerbitkan obligasi ataupun kerja sama investasi baik itu proyek green field ataupun brown field,” katanya melalui diskusi virtual, Rabu (31/3/2021).

Misbakhun menjelaskan bahwa penasehat dari keduanya juga sama, yaitu dari pemerintah. Jika 1MDB dipimpin oleh kepala pemerintahan yaitu perdana menteri, INA adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai ketua dan Menteri BUMN Erick Thohir beserta tiga orang independen sebagai anggotanya. INA juga memiliki dewan direksi berjumlah lima orang yang dipilih oleh presiden.

Melihat tata kelola yang hampir serupa, Dewan Pengawas (Dewas) INA harus profesional dan berpikir keras agar pengelolaan investasi yang berasal dari aset negara tidak melenceng. Mereka juga harus menggunakannya dengan sangat hati-hati.

“Karena Indonesia punya terminologi sendiri tentang kerugian keuanga negara. Sangat luas pengertian kerugian negara di Indonesia,” jelasnya.

Tantangan ini, menurut Misbakhun sangat berat bagi direksi dan Dewas INA. Mereka harus benar-benar memperkatikan aspek-aspek legalitas dalam bertindak.

Jangan sampai INA yang masih berumur jagung ini prestasinya belum kelihatan tapi kasusnya sudah mencuat. Padahal, modal yang datang berdatangan.

“Saya yakin dengan kapasistas profil pribadi dewan pengawas termasuk dewan direksi. Tapi ini kan diuji oleh waktu. Waktu yang akan jadi bukti dan prestasi dewas dan dewan direksi direksi,” ucapnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr Skandal 1MDB SWF Indonesia
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top